Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkarnaen Djabar Ajukan Nonaktif dari DPR

Kompas.com - 14/09/2012, 14:03 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Zulkarnaen Djabar telah mengajukan pengunduran diri sementara dari Dewan Perwakilan Rakyat. Permohonan nonaktif itu diajukan Zulkarnaen setelah ia tersangkaut kasus dugaan korupsi terkait penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium di Kementerian Agama. Kasus ini tengah ditangani KPK dan Zulkarnaen telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sebelum Beliau (Zulkarnanen) ditahan, Beliau sudah menghadap Ketua Umum (Aburizal Bakrie) dan sudah menyampaikan secara jelas. Pak Zulkarnaen akan khusus pada masalah hukum ini," kata Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/9/2012).

Setya mengatakan, pihaknya akan memproses permohonan itu untuk diteruskan kepada DPR. Adapun mengenai perkara hukum yang menjerat Zulkarnaen, pihaknya menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan kita percakan kepada KPK," pungkas Bendahara Umum Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, Zulkarnaen ditahan di Rumah Tahahan KPK sejak pekan lalu. KPK menetapkan anggota Komisi VIII DPR itu dan putranya Dendy Prasetya sebagai tersangka dengan sangkaan menerima suap Rp 10 miliar lebih terkait penganggaran proyek-proyek di Kemenag tahun 2010 dan 2012.

Zulkarnaen membantah terlibat. Dia juga menyebut bahwa anaknya tidak terlibat lantaran perusahaan milik anaknya tidak memenangkan tender proyek tersebut.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Korupsi Pengadaan Al Quran"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

    UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

    Nasional
    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

    Nasional
    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

    Nasional
    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

    Nasional
    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

    Nasional
    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

    Nasional
    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

    Nasional
    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

    Nasional
    Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

    Nasional
    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

    Nasional
    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

    Nasional
    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

    Nasional
    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com