Kompas.com - 14/09/2012, 09:16 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mengaku pernah ditanya soal keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng saat diperiksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang.

Menurut Nazaruddin, Andi Mallarangeng mengatur proyek Hambalang di kementeriannya melalui Wafid Muharam yang dulu menjabat Sekretaris Menpora. Hal tersebut disampaikan Nazaruddin seusai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (13/9/2012) malam.

"Kalau proyek Hambalang, terakhir saya diperiksa, saya menjelaskan keterlibatan Andi Mallarangeng. Yang ngatur di kementerian sendiri Andi Mallarangeng," kata Nazaruddin.

Meskipun demikian, menurut Nazaruddin, proyek Hambalang ini secara keseluruhan diatur oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.

"Tentang pertemuan, Anas mengatur sertifikat Hambalang supaya proyek itu jalan," ujarnya.

Pertemuan yang membicarakan proyek Hambalang tersebut diikuti Nazaruddin, mantan Ketua Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto, Mulyono, dan Anas Urbaningrum. Kemudian, lanjutnya, Anas memerintahkan Angelina Sondakh, Mirwan Amir, Mahyuddin, dan Nazaruddin sendiri untuk mengurus proyek tersebut. Sementara Andi Mallarangeng, menurut Nazaruddin, ambil bagian dalam memerintahkan Wafid agar memenangkan PT Adhi Karya sebagai pelaksana proyek Hambalang.

"Terus tentang Adhi Karya yang menyerahkan uang ke Mahfud, terus Mahfud serahkan uang ke Choel Mallarangeng untuk porsinya Andi," kata Nazaruddin yang juga mantan anggota Komisi III DPR itu.

Selain uang ke pihak Kemenpora, lanjutnya, Adhi Karya juga mengucurkan uang untuk anggota Komisi X DPR. Sebagian uang tersebut digunakan untuk Kongres Partai Demokrat 2010.

"Itu semua real, uangnya disalurkan lewat perusahaan Mahfud yang ada istrinya Anas Urbaningrum," tambah Nazaruddin.

Keterangan Nazaruddin ini sebelumnya sudah dibantah oleh Anas, Andi, maupun Choel Mallarangeng. Mereka yang disebut Nazaruddin membantah terlibat atau menerima uang.

Dalam kasus Hambalang ini, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Dedy Kusdinar sebagai tersangka. Penetapan Dedy sebagai tersangka disebut KPK sebagai anak tangga pertama yang menjadi pijakan KPK dalam menelusuri keterlibatan pihak lain. KPK kini membuka penyelidikan baru proyek Hambalang yang fokusnya pada sejumlah hal, di antaranya proses sertifikasi lahan, pengadaan barang Hambalang, serta aliran-aliran uang terkait proyek tersebut.

KPK juga sudah meminta pencegahan terhadap Mahfud Suroso yang disebut orang dekat Anas Urbaningrum. Sejauh ini, KPK baru melengkapi berkas pemeriksaan Dedy dengan memeriksa sejumlah saksi, di antaranya pihak Kemenpora serta perusahaan konsultan proyek Hambalang. Selain itu, KPK kemungkinan akan memeriksa Andi dan Anas sebagai saksi jika memang keterangan mereka diperlukan penyidik.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Skandal Proyek Hambalang"

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

    PKPU Tahapan Pemilu 2024 Belum Diundangkan, Terganjal Masa Kampanye

    Nasional
    6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

    6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

    Nasional
    KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

    KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

    Nasional
    Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Nasional
    Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

    Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

    Nasional
    Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

    Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

    Nasional
    Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

    Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

    Nasional
    Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

    Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

    Nasional
    Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

    Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

    Nasional
    Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

    Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

    Nasional
    Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

    Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

    Nasional
    Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

    Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

    Nasional
    Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

    Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

    Nasional
    Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

    Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

    Nasional
    Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

    Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.