Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunker ke Turki dan Denmark Dikritik, Ini Jawaban Baleg

Kompas.com - 11/09/2012, 20:15 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg DPR) bertolak ke dua negara, Denmark dan Turki, dengan alasan pembahasan Rancangan Undang-Undang Palang Merah. Kunjungan kerja itu lalu dikritik lantaran hanya untuk kepentingan logo, sementara rombongan sampai menghabiskan uang Rp 1,3 miliar.

Bagaimana tanggapan mereka? Anggota Baleg dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bochori Yusuf, mengatakan bahwa RUU Palang Merah cukup sensitif lantaran hendak menentukan lambang apa yang akan digunakan dalam gerakan sosial, apakah red cross atau bulan sabit. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya ingin mengecek bagaimana kondisi dua negara asal muasal red cross dan bulan sabit.

"Kepentingan kunjungan kita ke sana untuk memastikan bagaimana kondisi kebatinan masing-masing," kata Bochori di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Dari hasil pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri dan parlemen di Denmark, kata Bochori, disimpulkan bahwa negara tidak mengatur palang merah secara khusus. Bahkan, kata dia, peran serta pemerintah terhadap palang merah terkait anggaran hanya di bawah 5 persen dari sumbangan masyarakat.

Anggota Baleg lain dari Fraksi PDI Perjuangan, Hoing Sanny, menolak jika pihaknya ke luar negeri hanya untuk menentukan logo. Menurut dia, pihaknya perlu mempelajari bagaimana pengelolaan palang merah di kedua negara itu. Namun, dia tak menjelaskan hasil temuan secara rinci.

Ketua rombongan kunjungan kerja (kunker) ke Denmark dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Dimyati Natakusuma, juga menolak jika kunker itu disebut hanya menghamburkan uang negara. Menurut dia, kunker itu sangat baik lantaran selain memantau mengenai palang merah, pihaknya juga memantau pengelolaan air Denmark.

"Itu kan tergantung bagaimana titik menilai. Persepsi itu bisa positif, bisa negatif. Bagi kita yang mengalami, itu positif," kata Dimyati.

Ketika ditanya mengapa kunker sampai berombongan hingga sekitar 20 orang, Bochori menjawab, "Aturan di DPR sudah jelas kalau yang melakukan kunjungan itu sebanyak anggota panja, representasi parpol. Tidak mungkin parpol diwakili, pasti tidak mau."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com