Kompas.com - 11/09/2012, 19:15 WIB
|
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menilai bahwa Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seharusnya memahami dan memegang teguh Pancasila sebagai landasan hidup sehingga ide relokasi warga Muslim Syiah tidak sampai terjadi. Pasalnya, ide relokasi warga Muslim Syiah di Sampang termasuk dalam provokasi dan memecah belah masyarakat Indonesia yang multikultural dan plural.

"Kita harus paham bahwa Pancasila yang harus kita pegang dalam hidup bernegara. Buat saya hal (ide relokasi dari Priyo) yang berkaitan dengan provokasi dan memecah belah tidak selayaknya dilakukan di hadapan publik. Saya sendiri tidak setuju dengan ide relokasi itu karena bertentangan dengan Pancasila," ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Puan mengetengahkan mediasi dan musyawarah mufakat yang seharusnya dilakukan di Sampang, dibanding relokasi yang berpihak pada golongan mayoritas. Dia menjelaskan musyawarah mufakat harus dilakukan dengan baik dan benar sehingga tidak melenceng dari kaidah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamanatkan para pendiri bangsa untuk membina persatuan.

Puan menyarankan agar pemerintah daerah Sampang maupun para wakil rakyat di sana untuk duduk bersama melakukan mediasi sehingga ditemukan pemecahan permasalahan Sampang yang adil dan tidak berpihak. "Mereka yang di Sampang lebih baik mediasi dulu, musyawarah mufakat setelah itu menemukan solusi untuk kebaikan bersama. Musyawarah dulu lah jangan asal main relokasi. Ada dua pihak yang dipertemukan dalam musyawarah itu dan nanti dapat dicari pemecahan yang adil," katanya.

Dalam musyawarah tersebut, lanjut Puan, yang penting adalah proses menuju hasil yang adil. Indonesia adalah negara hukum, jadi relokasi warga Muslim Syiah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan koridor hukum. Menurut Puan yang harus diperhatikan dan dikedepankan adalah peraturan hukum dan adat istiadat warga setempat. "Tidak lupa kepercayaan yang dianut pihak yang berselisih sesuai dengan ajaran Pancasila juga tidak dapat dikesampingkan," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan, warga Muslim Syiah di Sampang boleh direlokasi ke tempat lain. Sebab, masalah kasus Sampang murni urusan keluarga, bukan permasalahan antara perbedaan mazhab Syiah dan Sunni. "Jadi tolong diluruskan karena seolah ada konflik NU dengan Syiah atau antara Sunni dan Syiah ternyata tidak semengerikan yang kita sangka. Oleh karena itu, rencana relokasi menurut pandangan saya silakan dilakukan karena inti masalah bukan gesekan antara Sunni dan Syiah, tapi hanya motif perselisihan keluarga," ujar Priyo di gedung DPR, Jakarta, Senin (10/9/2012) kemarin.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

    Nasional
    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

    Nasional
    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    Nasional
    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    Nasional
    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Nasional
    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    Nasional
    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Nasional
    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    Nasional
    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X