Kompas.com - 10/09/2012, 23:35 WIB
Penulis Ilham Khoiri
|
EditorRobert Adhi Ksp

SAMPANG, KOMPAS.com — Ide merelokasi kelompok Syiah korban kekerasan di Sampang, Madura, Jawa Timur, bukanlah gagasan yang tepat. Mereka berhak untuk kembali ke kampung halamannya, tempat mereka lahir, besar, menggantungkan hidup, dan kaitan lain.

Pendapat itu disampaikan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Antaragama (Ketua MUI Bidang Hubungan Antaragama) Slamet Effendy Yusuf, Senin (10/9) di Jakarta. "Gagasan relokasi itu tidak tepat," katanya.

Terlebih lagi, konstitusi menjamin, warga negara berhak untuk memilih tempat tinggal dan menjalankan keyakinan keagamaannya. Hingga kini ada sekitar 240 pengungsi dari kelompok Syiah di GOR Sampang.

Mereka adalah korban penyerangan massa di Kampung Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang, Madura, akhir Agustus lalu. Slamet Effendy Yusuf mengungkapkan, seseorang memilih tinggal di suatu tempat karena tempat itu merupakan tanah kelahiran, besar, kehidupan, dan segala kaitan lain.

Banyak orang yang sangat terikat dengan satu tempat tertentu, termasuk kelompok Syiah di Kampung Nangkernang, Desa Karanggayam, Kecamatan Omben, Sampang. Mereka sulit dipaksa untuk hidup di tempat lain. Jalan keluar yang semestinya diupayakan adalah bagaimana mengembalikan mereka ke kampung halaman dengan jaminan keamanan.

"Pemerintah perlu membangun dialog terus-menerus antara kelompok Sunniy-Syiah agar mereka dapat hidup bersama dan saling menghargai," katanya.

Untuk itu, lanjut Slamet Effendy Yusuf, diperlukan upaya mempertemukan hal-hal yang sama di antara kedua kelompok itu. Tiap-tiap pimpinan hendaknya menahan diri untuk tidak melakukan langkah provokatif dan mempertimbangkan situasi agar tak menimbulkan kesalahpahaman.

Harus ada proses pendinginan dari kekerasan, dan pemerintah mencari penyelesaian yang permanen serta mencegah secara dini dan tegas terhadap gejala kekerasan.

"Warga Sunniy di Sampang harus selalu ingat bahwa Ahlussunnah mengajarkan untuk bersikap moderat, toleran, adil, dan seimbang dalam memahami perbedaan. Sikap intoleran, apalagi merusak dan kekerasan, tak sesuai dengan semangat Sunniy," katanya. 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    OTT Bupati Nganduk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    OTT Bupati Nganduk Diduga Terkait Lelang Jabatan

    Nasional
    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

    Nasional
    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

    Nasional
    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

    Nasional
    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

    Nasional
    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

    Nasional
    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

    Nasional
    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

    Nasional
    Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

    Muhaimin Iskandar Minta Pemerintah Tolak Masuknya Seluruh WNA ke Indonesia di Tengah Pelarangan Mudik

    Nasional
    UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

    UPDATE 9 Mei: Bertambah 170, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 47.012 Orang

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X