Kompas.com - 07/09/2012, 21:27 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Komisi terus mencari alat bukti yang cukup untuk menjerat si pemberi suap dalam kasus dugaan suap kepengurusan anggaran proyek Al Quran dan laboratorium Kementerian Agama. Kasus ini melibatkan anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar, dan putranya, Dendy Prasetya, yang disangka sebagai penerima suap.

"KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka itu dasarnya adalah dua alat bukti yang cukup. Belum ditetapkan itu bukan berarti tidak. Ini sedang dikembangkan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Jumat (7/9/2012).

Sejauh ini, KPK baru menetapkan Zulkarnaen dan Dendy sebagai tersangka. Bapak dan anak itu diduga menerima suap Rp 10 miliar lebih terkait kepengurusan proyek Kemenag 2010-2012 tersebut. Keduanya diduga mengarahkan agar Kementerian Agama memenangkan perusahaan tertentu sebagai pelaksana proyek.

Dengan demikian, patut diduga ada oknum di Kemenag dan pihak swasta yang ikut bermain dalam kasus ini. KPK tengah membuka penyelidikan yang menelusuri keterlibatan oknum Kemenag terkait proyek tersebut.

Sebelumnya KPK memeriksa sejumlah pejabat Kemenag, di antaranya, Direktur Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat (Bimas) Islam, Ahmad Jauhari, Sekretaris di Ditjen Bimas Islam, Abdul Karim, dan Kasubdit Kepenghuluan, Mashuri.

Adapun Jauhari dan Abdul Karim beberapa kali dimintai keterangan dalam penyelidikan proyek Al Quran ini. Keduanya dinonaktifkan dari Kementerian Agama karena hasil investigasi internal Kemenag membuktikan keduanya melakukan pelanggaran. Selain itu, penonaktifan dilakukan untuk mempermudah keduanya menjalani proses hukum di KPK.

Sementara pihak swasta yang sudah diperiksa terkait penyidikan kasus ini, di antaranya Syamsurachman, Abdul Kadir Alydrus, dan Vasco Ruseimy. Ketiganya juga dicegah KPK bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan kasus ini.

Mengenai kemungkinan adanya keterlibatan anggota Komisi VIII yang lain, Johan mengatakan tentunya KPK masih mengembangkan kemungkinan-kemungkinan itu. "Itu sedang ditelusuri lebih jauh oleh KPK. Apabila KPK menemukan dua alat bukti yang cukup, siapapun akan ditindak," ujar dia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

    Bareskrim Akan Limpahkan Berkas Perkara dan Tersangka Kasus Sunmod Alkes ke Kejaksaan Pekan Depan

    Nasional
    Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

    Setelah Longgarkan Penggunaan Masker, Pemerintah Akan Hapus Travel Bubble

    Nasional
    Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

    Jokowi Klaim Harga Minyak Goreng Turun dan Stok Melimpah Imbas Larangan Ekspor CPO

    Nasional
    Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

    Modus Investasi Bodong Sunmod Alkes: Mengaku Dapat Tender Pemerintah dan Janjikan Untung Besar

    Nasional
    Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

    Survei Indo Riset: Selera Publik Terhadap Presiden Berubah, dari Merakyat Jadi Antikorupsi

    Nasional
    Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

    Jokowi: Saya Perintahkan Aparat Hukum Terus Selidiki Dugaan Penyelewengan Minyak Goreng

    Nasional
    Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

    Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Investasi Bodong Suntikan Moadal Alkes

    Nasional
    M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

    M Kece Mengaku Dapat Tekanan Teken Surat Permintaan Maaf kepada Irjen Napoleon

    Nasional
    Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

    Gubernur Lemhannas Sebut Transformasi Militer Tidak Cukup Hanya Sampai 2045

    Nasional
    Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

    Langkah Kemenkes Antisipasi Penyebaran Hepatitis Akut di Sekolah

    Nasional
    Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

    Jokowi: Dulu Pasokan Minyak Goreng 64.500 Ton Per Bulan, Setelah Ekspor Dilarang Jadi 211.000 Ton

    Nasional
    Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

    Bareskrim Ungkap Investasi Bodong Suntikan Modal Alat Kesehatan, Kerugian Capai Rp 110 Miliar

    Nasional
    Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

    Menko PMK: Angka Kecelakaan Mudik Turun 11 Persen

    Nasional
    Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

    Wamen ATR/BPN Sebut Tak Ada Tumpang Tindih Perizinan Lahan di Kawasan IKN Nusantara

    Nasional
    Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

    Soal Distribusi Minyak Goreng, Jokowi: Saya Tidak Mau Ada yang Bermain-main, Dampaknya Mempersulit Rakyat

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.