Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkarnaen Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK

Kompas.com - 07/09/2012, 11:58 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan suap penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium Kementerian Agama, Zulkarnaen Djabar memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/9/2012). Zulkarnaen akan diperiksa terkait posisinya sebagai tersangka.

Ia memenuhi panggilan pemeriksaan dengan didampingi pengacaranya, Yusril Ihza Mahendra dan Erman Umar. Zulkarnaen tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta sekitar pukul 10.30 WIB. Dia mengaku siap diperiksa dan akan kooperatif dengan KPK.

"Tentunya prinsip asas praduga tak bersalah jadi pegangan kita bersama. Saya siap untuk fokus pada pemeriksaan ini," kata Zulkarnaen, di Gedung KPK.

Saat ditanya soal kemungkinan dia ditahan, Zulkarnaen enggan menjawab. Dia mengatakan, DPR perlu menonaktifkan dirinya sehingga tidak ada masalah dalam menjalani pemeriksaan. 

"Saya juga tegaskan yang terkait dengan diri saya, tidak ada hubungan dengan partai, organisasi dan lembaga," kata Zulkarnain yang juga politisi Partai Golkar tersebut.

Pemeriksaan Zulkarnaen hari ini merupakan yang perdana sejak dia diumumkan sebagai tersangka pada 29 Juni lalu.

Seperti diketahui, KPK kerap menahan para tersangka seusai pemeriksaan perdana mereka. Apalagi jika pemeriksaan tersebut dilakukan pada hari Jumat. Kerapnya penahanan tersangka KPK pada hari Jumat memunculkan istilah "Jumat Keramat"

Dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek Kemenag ini, Zulkarnaen dan putranya, Dendy Prasetya diduga menerima suap Rp 4 miliar lebih terkait penganggaran proyek Al Quran dan laboratorium madrasah tsanawiyah di Kemenag. Keduanya terancam hukuman paling lama lima tahun penjara. Jumat (24/8/2012), KPK memanggil Dendy untuk diperiksa. Putra Zulkarnaen tersebut memenuhi panggilan KPK dengan menggunakan tongkat dan beralasan masih sakit akibat kecelakaan yang dialaminya Juli lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com