Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din: Muhammadiyah Keberatan Fatwa Sesat Syiah

Kompas.com - 07/09/2012, 09:33 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengurus Pusat Muhammadiyah menegaskan keberatannya atas fatwa sesat Syiah yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, fatwa tersebut justru akan memicu tindakan intoleransi yang tidak sesuai dengan semangat Islam. 

"Atas dasar apa MUI Jatim mengeluarkan fatwa itu? Baik Sunni maupun Syiah adalah sama-sama Muslim karena masih berada di lingkaran syahadat. Menurut kami, yang mempercayai syahadat itu otomatis Islam, apa pun mazhabnya," ujar Din, di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (6/9/2012) malam.

Menurutnya, baik Syiah maupun Sunni pasti mempunyai keunggulan dan kekurangan. Kedua hal itu, lanjutnya, harus disikapi dengan mengedepankan rasa saling menghargai dan toleransi satu sama lain. Kemunculan dua mazhab itu, kata Din, setelah Nabi Muhammad SAW sehingga dapat dipandang sebagai pandangan kritis dalam memaknai Islam. Oleh karena itu, menurutnya, hal itu tidak perlu dipertentangkan. 

"Hal yang perlu diingat adalah bagimu pendapatmu dan bagiku pendapatku, mari kita bertoleransi," kata Din.

Ia pun berharap fatwa tersebut dapat dicabut.

Sebelumnya, MUI Jatim tetap pada pendirian tidak akan mencabut fatwa sesat Syiah dengan nomor keputusan 01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang kesesatan ajaran Syiah di Indonesia. Alasannya, fatwa itu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ajaran Syiah. MUI Jatim berdalih fatwa tersebut sebenarnya untuk memperkuat fatwa MUI Pusat tahun 1984. Dalam fatwa itu, MUI menegaskan agar masyarakat mewaspadai aliran Syiah.

MUI Jatim turut berpendapat, seorang presiden pun tidak memiliki kuasa mencabut fatwa kesesatan Syiah.

"Bahkan Presiden pun tidak bisa mencabut fatwa kesesatan Syiah," tegas Sekretaris MUI Jawa Timur, M Yunus, Kamis (6/9/2012).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Logo dan Tema Hardiknas 2024

    Nasional
    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

    Nasional
    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

    Nasional
    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

    Nasional
    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

    Nasional
    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

    Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

    Nasional
    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

    Nasional
    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

    Nasional
    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

    Nasional
    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

    PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com