Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Biarkan Koster?

Kompas.com - 07/09/2012, 08:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

Hingga hari ini, Koster masih bertatus saksi dalam sejumlah perkara dugaan korupsi yang ditangani KPK. Koster sempat dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhitung sejak 3 Februari 2012. Masa pencegahan Koster habis pada 3 Agustus lalu, tetapi KPK tidak memperpanjang masa cegah Koster.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan bahwa pihaknya belum memerlukan pencegahan Koster sehingga tidak meminta Imigrasi memperpanjang masa cegah. KPK beralasan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan cegah seperti yang diamanatkan putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 97 Ayat 1 Undang-Undang 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian melarang institusi penegakan hukum meminta seseorang dicegah ke luar negeri lebih dari enam bulan atau memperpanjang pencegahannya lebih dari satu kali.

"Karena kebutuhan atau kaitannya I Wayan Koster dengan pencegahan itu menurut penyidik belum diperlukan lagi karena ada putusan MK maksimal perpanjangan sekali. Penyidik menganggap pencegahan yang bersangkutan tidak perlu diperpanjang," kata Johan.

Meski demikian, menurutnya, bukan berarti KPK tidak akan memeriksa Koster dalam penyelidikan atau penyidikan kasus ke depan. Johan mengatakan, tidak selamanya seseorang harus dicegah jika akan dimintai keterangan.

"Banyak yang tidak dicegah, tapi juga diperiksa KPK," ujarnya.

Saat ditanya apakah tidak diperpanjangnya pencegahan Koster ini mengindikasikan KPK tidak akan menetapkan Koster sebagai tersangka, Johan mengatakan bahwa pencegahan tidak ada hubungannya dengan status seseorang. KPK, kata Johan, tidak berhenti pada Angie.

"Bagaimana bisa pastikan KPK berhenti di Angie? Karena kan sekarang sedang diproses, wisma atlet ini banyak kan pengembangannya, TPPU Nazaruddin, banyak," ujar Johan.

Menurutnya, KPK akan mengembangkan setiap fakta persidangan Angelina. Terkait penyebutan nama Koster dalam surat dakwaan Angelina, Johan mengatakan bahwa informasi itu akan divalidasi untuk melakukan proses lebih lanjut.

"Dalam mendakwa muncullah pengakuan dalam dakwaan yang menyebut Koster. Tentu untuk melakukan proses lebih lanjut harus ada validasi terhadap pengakuan itu," katanya.

KPK akan melakukan penelusuran lebih jauh informasi soal penerimaan uang oleh Koster seperti dalam surat dakwaan Angie tersebut. Akankah Koster menyusul Angie?

Perkembangan terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik "Dugaan Suap Angelina Sondakh"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

    Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

    Nasional
    Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

    Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

    Nasional
    MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

    MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

    Nasional
    Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

    Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

    Nasional
    Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

    Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

    Nasional
    Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

    Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

    Nasional
    KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

    KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

    Nasional
    KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

    KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

    Nasional
    Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

    Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

    Nasional
    Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

    Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

    Nasional
    Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

    Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

    Nasional
    Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

    Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

    Nasional
    Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

    Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

    Nasional
    Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

    Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

    Nasional
    Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

    Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com