Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amir: Tak Masalah, Antasari Dipanggil Timwas Century

Kompas.com - 06/09/2012, 12:09 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan, pihaknya akan mengizinkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar dibawa ke luar lembaga permasyarakatan di Tangerang untuk memberi keterangan kepada tim pengawas Bank Century DPR.

"Tidak ada masalah. Kalau DPR yang panggil, ya wajib datang," kata Amir, di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/9/2012).

Sebelumnya, Timwas Century sepakat akan memanggil Antasari dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pekan depan. Keduanya dianggap mengetahui informasi baru mengenai bail out Bank Century.

Anggota Timwas dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, pemanggilan Antasari dan JK untuk mendorong institusi penegak hukum, khususnya KPK bertindak cepat mengusut perkara itu. Pasalnya, kata dia, kasus Century sudah kehilangan beberapa saksi kunci lantaran meninggal dunia.

Bambang memberi contoh, Boedi Sampoerna yang memiliki dana lebih dari Rp 2 triliun di Bank Century. Dana itu dipecah-pecah agar bisa dicairkan.

"Lalu, Budi Rohadi, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang meninggal mendadak di kamar mandi rumah dinas perwakilan BI di Amerika Serikat. Budi adalah orang yang banyak mengetahui tentang Century," kata dia.

Seperti diberitakan, kepada televisi swasta, Antasari mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memimpin rapat soal bailout Bank Century pada 9 Oktober 2008 . Saat itu pemerintah sudah menyadari adanya dampak hukum atas kebijakan pemberian dana talangan yang rawan penyimpangan tersebut.

Presiden telah membantah pernyataan Antasari itu. Rapat tersebut, kata Presiden, membahas antisipasi krisis di dalam negeri. Presiden menegaskan, dokumentasi pertemuan itu lengkap. Ada rekaman video, foto, dan catatan setiap menteri yang hadir.

Baca perkembangan terkait testimoni Antasari di topik "Antasari, Century, dan SBY"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com