Menko Polhukam: Ini Alasan Intelijen Tidak Lemah

Kompas.com - 05/09/2012, 10:54 WIB
Penulis Hindra Liauw
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto membantah tudingan bahwa intelijen lemah sehingga serangkaian aksi teror terjadi di Solo selama Agustus 2012 dan juga kekerasan terhadap komunitas Syiah di Sampang terjadi.

"Alam demokrasi mengharuskan kita bertindak secara akuntabel... zaman dulu, saya curiga sama Anda, saya bisa tangkap. Tetapi, sekarang tidak bisa. Harus benar-benar suspect, dan harus benar-benar ada jaringannya, ada tindakan-tindakannya," kata Djoko kepada para wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (5/9/2012).

Djoko juga membandingkan, pada era dulu, tentara dapat menangkap orang-orang yang dicurigai pemerintah. Namun, saat ini TNI tidak boleh menangkap orang-orang yang mencurigakan.

"Jadi, intelijen sekarang berbeda dengan intelijen zaman dahulu," tegas Djoko.

Djoko mengatakan, pemerintah, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terus melakukan upaya deradikalisasi untuk menekan aksi teror dan kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

"Ini memerlukan kerja sama semua pihak, tak hanya pemerintah. Tokoh masyarakat dan tokoh agama harus ikut terlibat dalam upaya deradikalisasi," katanya.

Perkembangan terakhir, kepolisian berhasil menangkap Firman, seorang terduga teroris yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) aksi teror di Solo. Penangkapan berlangsung pada Rabu (5/9/2012) pukul 05.30 WIB di Jalan Raya Kalimulya, Perumahan Anyelir, Depok, Jawa Barat.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, Firman diduga terlibat dalam kasus penembakan pos pengamanan Lebaran, pelemparan granat, dan penembakan pos polisi di Solo yang terjadi pada Agustus 2012.

"Saat ini, tersangka masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Densus 88 Polri," ujar Boy dalam keterangannya kepada wartawan pagi ini.

Baca perkembangan terkait aksi teror di Solo dalam topik "Teroris Solo"

Baca tentang


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

    Jokowi Kembali Sentil Kinerja Para Menteri, PKB: Situasi Pandemi Covid-19 Dilematik

    Nasional
    'DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun'

    "DPR Paling Gampang Diserang Siapa Pun, dari Penjuru Mana Pun"

    Nasional
    Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

    Mendes: Dana Desa untuk PKTD Dapat Atasi Pengangguran Terbuka di Desa

    Nasional
    Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

    Bobby Umumkan Kelahiran Cucu Keempat Jokowi

    Nasional
    Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

    Ini Alasan Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Tertutup

    Nasional
    Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

    Kementerian Perekonomian Bantah Draf RUU Cipta Kerja Disusun Pihak Swasta

    Nasional
    Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

    Peneliti Ini Sebut Mayoritas Kandidat Dinasti Politik Menang di 3 Pilkada Terakhir

    Nasional
    Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

    Kritik RUU Cipta Kerja, Arteria Dahlan: Jangan-jangan yang Buat Pihak Swasta

    Nasional
    Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

    Angka Kesembuhan 14 Daerah Ini di Bawah Rata-rata Nasional, Satgas Covid-19 Minta Peningkatan Layanan Kesehatan

    Nasional
    Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

    Disorot Ombudsman soal Komisaris Rangkap Jabatan, Ini Kata Kementerian BUMN

    Nasional
    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

    Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Masih Lampaui Persentase Global

    Nasional
    Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

    Perludem: Ada Potensi Calon Tunggal di 31 Daerah Penyelenggara Pilkada

    Nasional
    Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

    Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

    Nasional
    Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

    Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

    Nasional
    Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

    Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X