Sidang Wa Ode Hadirkan Direktur Kemenkeu

Kompas.com - 04/09/2012, 15:00 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi akan menghadirkan tiga saksi dalam persidangan kasus dugaan penerimaan suap Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati, Selasa (4/9/2012). Persidangan tersebut berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta siang ini.

Salah satu pengacara Wa Ode Nurhayati, Wa Ode Nurzainab mengungkapkan, ketiga saksi yang akan diperiksa dalam persidangan siang ini adalah Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Pramudjo, Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Sulawesi Tengah, Sulfakar Nasir, dan saksi ahli Novian.

"Semua saksi dari JPU (jaksa penuntut umum)," kata Nurzainab melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Selasa.

Dalam proses penyidikan kasus ini, KPK pernah menjadwalkan pemeriksaan Pramudjo. Pemeriksaan pejabat Kemenkeu itu dijadwalkan atas permintaan Wa Ode. Pramudjo, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, dan Dirjen Perimbangan Keuangan, Marwanto Harjowiryono diminta dihadirkan karena dianggap Wa Ode dapat meringankan dirinya.

Menurut Wa Ode, para pejabat Kemenkeu itu mengetahui mekanisme pembahasan alokasi DPID. Mereka ikut menyusun rumus persayaratan yang menentukan suatu daerah menjadi penerima DPID. Sedangkan Sulfakar Nasir, diketahui sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Sulawesi Tengah.

Dalam pemberitaan Jawa Pos National Network (JPNN), Sulfakar pernah mengaku berurusan dengan Wa Ode dan anggota DPR, Andi Rahmat, untuk memperjuangkan daerahnya mendapat alokasi DPID. Dia diduga sebagai pihak yang mengumpulkan duit para pengusaha untuk diberikan kepada anggota dewan sebagai commitment fee.

Mulanya, Sulfakar bertemu dengan Andi Rahmat dan meminta bantuan agar anggaran pembangunan rumah sakit di Sulteng sebesar Rp 40 miliar dianggarkan dalam APBN-P 2010. Untuk memuluskan permintaan anggaran tersebut, Sulfakar mengaku memberi uang Rp 1,7 miliar ke Andi. Namun, dana untuk rumah sakit di Sulteng itu tidak masuk dalam APBN P 2010 ataupun APBN P 2011 seperti yang dijanjikan.

Sulfakar pun meminta kembali uang yang sudah diberikannya kepada Andi tersebut. Dari Rp 1,7 miliar yang diberikan, Sulfakar baru menerima kembalian Rp 500 juta. Saat Sulfakar mempertanyakan sisa uangnya itu, Andi Rahmat menyerahkan urusan tersebut kepada Wa Ode Nurhayati.

Kepada Sulfakar, kata dia, Wa Ode dan Andi berjanji mengembalikan dana para pengusaha asal Sulteng tersebut pada akhir September dan awal bulan Oktober 2011. Namun, hingga beberapa kali pertemuan kedua orang tersebut tidak memenuhi janjinya. "Saya SMS atau telepon WON tidak diindahkan," kata Sulfakar.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

    Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

    Nasional
    UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

    UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

    UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

    Nasional
    UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

    UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

    Nasional
    Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

    Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

    Nasional
    Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

    Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

    Nasional
    Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

    Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

    Nasional
    Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

    Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

    Nasional
    MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

    MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

    Nasional
    Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

    Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

    Nasional
    Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

    Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

    Nasional
    Mendagri Akui Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kontroversi

    Mendagri Akui Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19 Timbulkan Kontroversi

    Nasional
    UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

    UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

    Nasional
    Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

    Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

    Nasional
    Tenaga Medis Pasien Covid-19 akan Difasilitasi Swab Test Gratis

    Tenaga Medis Pasien Covid-19 akan Difasilitasi Swab Test Gratis

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X