Solusi Kapolri soal Relokasi Persulit Kerja Polisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Kepolisian dan Dosen Kriminologi Universitas Indonesia (UI) Bambang Widodo Umar menilai, gagasan relokasi warga Syiah dari Sampang yang disampaikan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo akan mempersulit tugas Kepolisian. Pasalnya, relokasi terhadap warga Syiah dapat berujung pada disintegrasi bangsa. Hal ini, menurutnya, tidak hanya merepotkan pemerintah, tetapi juga aparat penegak hukum seperti Polri.

"Ide Kapolri (Relokasi warga Syiah) jangan sampai membelah masyarakat di Sampang yang sudah hidup berdampingan sejak lama. Seharusnya, Kapolri mengajak masyarakat untuk membangun toleransi. Relokasi itu hanya membangun disintegrasi dan ke depannya akan mempersulit tugas polisi," ujar Bambang , saat dihubungi, Jakarta, Selasa (4/9/2012).

Bambang mengungkapkan, ide relokasi untuk menyelesaikan konflik juga dinilainya bertentangan dengan etika dan tugas Kapolri. Seorang Kapolri, lanjutnya, bertugas untuk membangun kemanan dan ketertiban masyarakat, selain menegakkan hukum dengan menangkap pelaku kekerasan.

Ia juga menyoroti bahwa di masyarakat Indonesia yang pluralis dan multikultur, kerukunan antar umat beragama, dan saling menghormati antar satu sama lain harus ditegakkan.Polri bersama pemerintah seharusnya berperan menjembatani hal tersebut.

"Justru di masyarakat Indonesia yang multikultur ini, aparat bertugas untuk merukunkan kelompok yang berbeda. Aparat seperti polisi tidak dibenarkan untuk memisahkan masyarakat. Polisi seharusnya bisa bertindak sebagai penjamin keamanan bagi warga untuk bebas menjalankan keyakinannya tanpa intervensi kelompok mana pun. Relokasi terhadap warga negara (Indonesia) saya lihat sebagai bentuk pemisahan yang akan merugikan bangsa sendiri," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menilai, cara mudah untuk menyelesaikan konflik di Sampang, Madura, Jawa Timur adalah merelokasi kelompok Syiah dari Desa Karang Gayam.

"Kalau semua masyarakat yang sudah tidak ada komunikasi dengan sekitarnya dan itu akan menimbulkan masalah-masalah seterusnya seperti itu, yang paling gampang pindah," kata Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2012).