Usulan Kapolri Tak Baik bagi Integrasi Bangsa

JAKARTA, KOMPAS.com — Gagasan untuk merelokasi kelompok minoritas keagamaan ke suatu tempat tersendiri dinilai tidak baik bagi masa depan integrasi bangsa meskipun untuk tujuan keamanan. Gagasan itu bisa mengarah pada terjadinya segregasi.

"Ini sangat buruk. Masa di negara Pancasila yang berwatak toleran dan egalitarian sampai ada politik relokasi yang bersifat segregasi sosial budaya?" kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hadjriyanto Y Thohari ketika dihubungi, Selasa (4/9/2012).

Hal itu dikatakan Hadjriyanto ketika dimintai tanggapan pernyataan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo ketika rapat kerja dengan Komisi III DPR. Menurut Kapolri, sebaiknya kelompok minoritas Syiah direlokasi dari Desa Karang Gayam, Sampang, Madura, untuk menghentikan konflik.

Bahkan, Kapolri ragu hasil kunjungan Komisi III ke Sampang bahwa kelompok Syiah menolak direlokasi. Menurut Kapolri, ada pihak-pihak yang ingin agar konflik terus berlanjut di Sampang.

Hadjriyanto mengatakan, yang perlu dilakukan pemerintah, khususnya aparat kepolisian, yakni mencegah agar penyerangan tersebut tidak kembali terjadi. Sesuai amanat UUD 1945, kepolisian harus bertindak tegas untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.

Hadjriyanto menilai Kapolri hanya melihat dari perspektif keamanan semata. Padahal, kata dia, tidak hanya soal keamanan, tetapi juga terkandung integrasi bangsa yang tidak mengenal dikotomi mayoritas dan minoritas.

"Kepolisian harus diberitahu perspektif ini. Urusan Sampang adalah urusan yang sangat fundamental sebagai negara berdasarkan Pancasila yang bercirikan Bhinneka Tunggal Ika. Masyarakat Sampang harus menerima Bhinneka Tunggal Ika ini," pungkas Hadjriyanto.

Seperti diberitakan, sekitar 250 orang dari kelompok Syiah diungsikan ke gelanggang olahraga di Sampang setelah permukiman mereka dibakar oleh massa. Belum ada kepastian mengenai lokasi tempat tinggal mereka selanjutnya.