Din Syamsuddin: Sampang Butuh Rekonsiliasi, Bukan Relokasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Relokasi bukan merupakan solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan kasus Sampang, Madura, Jawa Timur. Yang dibutuhkan adalah rekonsiliasi dan bukan relokasi.

Demikian dikatakan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin seusai memberikan orasi ilmiah di depan 3.800 mahasiswa baru Universitas Ahmad Dahlan di Gedung Jogja Expo Center, Yogyakarta, Senin (3/9/2012).

Pada kesempatan tersebut Din mengatakan, perbedaan dalam pemahaman dan penafsiran ajaran agama adalah hal yang biasa. Namun, perbedaan itu hendaknya tidak menjadikan terjadinya perpecahan, terlebih tindak kekerasan.

"Bagi saya orang Muhammadiyah selama masih dalam lingkaran syahadat adalah Islam dan sesama Islam adalah bersaudara, tidak peduli apakah Sunni, Syiah, atau yang lainnya," kata Din Syamsuddin.

Setiap terjadinya perbedaan penafsiran atau pemahaman ajaran, lanjut Din, hendaknya didialogkan antarpihak yang yang berselisih atau yang berbeda. Peran pemerintah sebagai mediator sangat penting dalam dialog tersebut.

"Dalam memediasi ini hendaknya pemerintah melibatkan tokoh-tokoh kelompok yang berselisih dan tokoh-tokoh masyarakat di mana terjadinya perselisihan itu dan bukan tokoh-tokoh yang didatangkan dari Jakarta. Tokoh-tokoh masyarakat kali ini jauh lebih memahami persolan yang berkembang daripada tokoh luar yang dihadirkan," lanjut Din.

Jika dalam dialog tidak ada titik temu, menurut Din, berlaku hukum "bagimu keyakinan dan pemahamanmu dan bagiku keyakinan dan pemahamanku". Masing-masing pihak harus saling menghormati keyakinan dan pemahaman pihak lain dan tidak saling mengganggu.

"Jika sudah sampai pada titik ini, setiap pelanggaran, mulai dari penghinaan sampai tindakan anarkistis yang terjadi mestinya diproses sesuai kaidah hukum yang berlaku," pungkas Din Syamsuddin.