Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tidak Pernah Tolak Laporan Soal Jokowi

Kompas.com - 02/09/2012, 21:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses setiap laporan yang masuk, termasuk laporan terkait Wali Kota Solo, Joko Widodo yang disampaikan Tim Selamatkan Solo, Selamatkan Jakarta, Selamatkan Indonesia (TS3).

Juru Bicara KPK, Johan Budi menegaskan, pihaknya tidak pernah menolak laporan tersebut seperti yang diberitakan sejumlah media. "Tidak benar berita soal KPK tolak laporan Jokowi. Itu kesimpulan dari mana? Gak ada laporan yang ditolak KPK," kata Johan saat dihubungi melalui pesan singkat, Minggu (2/9/2012).

Menurut Johan, setiap laporan yang masuk ke KPK pastinya akan ditelaah. Kemudian jika ditemukan indikasi awal tindak pidana korupsi, KPK dapat melakukan pengumpulan bahan keterangan berdasarkan laporan tersebut.

Terkait laporan TS3 ini, Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi itu mengklaim KPK telah menolak laporan tersebut. "Kan sudah ditolak KPK. Laporan kok pembiaran terjadinya korupsi? Bagaimana? Enggak ngerti saya," ucap Jokowi dalam acara halalbihalal PDI Perjuangan di Jakarta, Minggu siang tadi.

Dalam laporannya, TS3 menyebut Jokowi terindikasi tindak pidana korupsi karena membiarkan dana Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) 2010 diduga dikorupsi anak buahnya. Sementara Jokowi menilai laporan tersebut tidak masuk akal.

"Setelah saya lihat, ternyata pembiaran. Kalau begitu, nanti semua pejabat dilaporin kalau ada terjadi pembiaran, ada pembiaran, yang real-real sajalah," ucap Jokowi yang tengah mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta 2012-2017 ini.

Jokowi juga mengaku sudah sering menghadapi laporan-laporan tidak jelas seperti itu selama dia maju dalam pemilihan kepala daerah. "Saya sudah tiga kali pilkada, dilaporin kaya gini sudah biasa, jadi santai saja," ucapnya.

Menurut TS3, dugaan korupsi di Pemkot Solo dilakukan dengan modus duplikasi nama siswa penerima BPMKS. Duplikasi itu dilakukan sehingga jumlah siswa penerima BPMKS lebih banyak dari yang seharusnya. Dengan demikian, APBD yang dianggarkan pun menjadi lebih besar dari yang semestinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diplomasi Prabowo untuk Gaza: Siap Kerahkan Pasukan Perdamaian, tapi Harus Tunggu Gencatan Senjata

Diplomasi Prabowo untuk Gaza: Siap Kerahkan Pasukan Perdamaian, tapi Harus Tunggu Gencatan Senjata

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pemerintah Sebut 'Judol' Sudah Sangat Parah | KPK Sita Ponsel Hasto

[POPULER NASIONAL] Pemerintah Sebut "Judol" Sudah Sangat Parah | KPK Sita Ponsel Hasto

Nasional
Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Akhir 31 Tahun PPP di Senayan: Konflik Internal, Salah Dukung, dan Evaluasi Sistem Pemilu

Nasional
MK Kabulkan 44 Sengketa Pileg 2024, Naik 3 Kali Lipat Dibanding 2019

MK Kabulkan 44 Sengketa Pileg 2024, Naik 3 Kali Lipat Dibanding 2019

Nasional
Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Duduk Perkara MK Minta Pileg Ulang DPD Sumbar demi Eks Terpidana Korupsi Irman Gusman

Nasional
Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Nasional
Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban 'Bullying' karena Harun Masiku

Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban "Bullying" karena Harun Masiku

Nasional
Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Nasional
Tak Masalah KIM Koalisi untuk Pilkada di Banyak Tempat, PDI-P: 'Monggo' Saja...

Tak Masalah KIM Koalisi untuk Pilkada di Banyak Tempat, PDI-P: "Monggo" Saja...

Nasional
OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

Nasional
KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah

KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah

Nasional
Jelang Latma Rimpac, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Latihan dengan Kapal Perang Brunei

Jelang Latma Rimpac, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Latihan dengan Kapal Perang Brunei

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Langsung Kondisi Terminal BBM Tuban

Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Langsung Kondisi Terminal BBM Tuban

Nasional
Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi

Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi

Nasional
Respons Singkat Jokowi soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Projo Isyaratkan Peluang

Respons Singkat Jokowi soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Projo Isyaratkan Peluang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com