Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSM Curiga Kedatangan Hillary Clinton Terkait Freeport

Kompas.com - 02/09/2012, 17:59 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mencurigai agenda di balik kedatangan Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton ke Indonesia pada 4 September 2012 mendatang.

Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), National Papua Solidarity (Napas), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan beberapa kelompok masyarakat lainnya menduga kedatangan tersebut terkait keberadaan Freeport.

Mereka mewaspadai kedatangan Hillary akan membawa agenda AS dalam rangka mempertahankan dominasinya menguasai kekayaan alam Indonesia, khususnya dalam sektor tambang.

"Kedatangan Hillary ke Indonesia bertepatan dengan sedang berlangsungnya proses renegoisasi kontrak antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Repdem, Masinton Pasaribu di Sekretariat Repdem, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/9/2012).

Menurutnya, kedatangan Menlu AS memiliki kepentingan tersendiri dalam mempertahankan kekuatan politik dan ekonomi AS di Indonesia. Masalah Freeport untuk kepentingan AS sendiri diduga akan diperbincangkan dalam kedatangannya nanti.

"Kedatangan ini Amerika tetap berkepentingan mempertahankan dominasi politik dan ekonominya di wilayah Indonesia, khususnya untuk mempertahankan wilayah regional Asia Pasifik. Apalagi amerika sudah mempertahankan Asia Pasifik sebagai masa depan dunia," terangnya.

Kedatangan Hillary dikhawatirkan akan mengintervensi pemerintah Indonesia dalam renegoisasi kontrak pada PT Freeport. Menurut Masinton keberadaan PT Freeport selama ini tak pernah menguntungkan rakyat Papua. Justru kerugian besar bagi Indonesia karena sumber daya alamnya makin habis dikuasai oleh asing.

"Kami meminta supaya pemerintah tidak melakukan renegoisasi sepihak yang pernah dilakukan pada orde baru, Soeharto pada Freeport yang tidak melibatkan rakyat, tidak meminta persetujuan rakyat indonesia, khususnya warga papua," ujarnya.

Sejak kontrak Karya I tahun 1967, perusahaan Freeport telah mengalami perpanjangan kontrak karya II tahun 1991 untuk 30 tahun, hingga dua kali 10 tahun perpanjangan kontrak berikutnya hingga 2041. Proses perpanjangan kontrak menurutnya tanpa ada renegoisasi untuk kepentingan nasional.

Mereka meminta pemerintah segera mengevaluasi kontrak terhadap Freeport dan operasionalnya selama ini. Keberadaan Freeport selama ini dinilai tak mampu menyejahterakan masyrakat Papua di tanahnya sendiri.

"Pemerintah dalam melakukan renegoisasi ini jangan setengah hati, jangan berpikiran jangka pendek. Kita pengin renegoisasi ini diletakkan dalam kepentingan nasional, dan kepentingan rakyat Indonesia ke depan dan rakyat papua. Nah, kalau renegoisasi ini tidak menempatkan itu kami minta renegoisasi ini dihentikan," ujarnya.

Hal senada dikatakan Alves Fonataba, Juru bicara National Papua Solidarity. Ia justru meminta penambangan PT Freeport segera dihentikan. Mereka mendesak nasionalisasi Freeport tanpa syarat demi mewujudkan negara kedaulatan rakyat Papua atas kekayaan emasnya.

"Kami minta ditutup, karena tidak menguntungkan sama sekali. Kalau pemerintah bilang ada kesejahteraan itu bertentangan, pengelolaan sumber daya alam saja sudah tidak adil," ujar Alves.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com