Usman: Keliru, Niat Pemerintah Merelokasi Warga Syiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Niat pemerintah untuk merelokasi warga Syiah ditentang oleh pendiri Institut Kebajikan Publik dan aktivis change.org Usman Hamid. Relokasi warga Syiah dari Sampang adalah perbuatan tidak patut dan keliru. "Relokasi (warga Syiah) itu tidak patut dan keliru. Jika itu dilakukan, maka pemerintah bisa dinilai melanggar hukum internasional hak asasi manusia," ujar Usman saat dihubungi di Jakarta, Jumat (31/8/2012).

Usman menjelaskan jika pemerintah menganggap warga Syiah itu warga minoritas, negara tetap diwajibkan untuk melindungi eksistensi atau keberadaan komunitas itu sebagai sebuah keseluruhan. Hal itu berarti pemerintah dilarang untuk melakukan hal-hal seperti memindahkan populasi. Selain itu, proses asimilasi minoritas seperti yang pernah dilakukan oleh Orde Baru dengan mengasimilasi warga keturunan turut pula dilarang karena termasuk dalam genosida.

"Tiga hal ini yang disebutkan di awal itu adalah satu cabang dari pilar perlindungan hak komunitas warga Syiah. Hak lain adalah negara wajib melindungi mereka dari diskriminasi berbasis agama atau identitas sosial lainnya seperti bahasa dan etnisitas," terangnya.

Usman menjelaskan, perlindungan identitas warga Syiah dalam mempraktikkan keyakinan mereka di ruang privat dan ruang publik harus diperhatikan pemerintah dalam mencari jalan keluar penyelesaian masalah Sampang.

Pemerintah, lanjutnya, harus memastikan warga Syiah dapat berpartisipasi dalam urusan publik. "Misalnya, pembuatan keputusan relokasi harus melibatkan mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional, khususnya mengenai bagaimana pemerintah mau mengatur komunitas mereka," katanya.

Sementara itu di tempat terpisah, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono mengungkapkan relokasi yang pernah diajukan pemerintah tidak disukai oleh warga Syiah. Dia menjelaskan, pengungsi bencana alam saja tidak menginginkan untuk direlokasi, apalagi warga Syiah dalam kasus Sampang ini.

Menko Kesra mengatakan, relokasi tidak perlu karena menjembatani iklim perdamaian masyarakat Syiah dan Sunni menjadi skala prioritas pemerintah untuk memperbaiki keadaan di Sampang. "Tinggal diperbaiki saja suasana di sana dari aspek sosial dan ekonominya. Butuh pemahaman dan tindak tanduk tentang toleransi dan perbedaan ini, apalagi akarnya bukan soal agama, tapi soal keluarga," tambah Agung.