Kompas.com - 30/08/2012, 15:35 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil ulang empat perwira Kepolisian yang kemarin tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Keempat perwira Polri itu sedianya diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi simulator ujian surat izin mengemudi (SIM) Korps Lalu Lintas Polri.

Mereka adalah Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wisnu Budaya, AKBP Wandi Rustiwan, Komisaris Polisi (Kompol) Endah Purwaningsih, dan Kompol Ni Nyoman Suwartini.

"Jadi yang empat kemarin kita panggil itu, kita akan panggil lagi pekan depan. Saya tidak tahu apakah Senin atau Selasa," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Menurut Johan, KPK kembali mengirimkan surat panggilan kepada empat perwira polisi itu lantaran surat panggilan yang dikirim sebelumnya dinyatakan salah oleh Polri.

KPK kemarin menerima surat pembertahuan dari Polri yang menyatakan ada kesalahan pangkat dan penulisan nama dalam surat panggilan yang dilayangkan KPK ke empat perwira Polri tersebut. Kesalahan administrasi itulah yang menjadi alasan keempat perwira Polri itu tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK kemarin.

"Jadi kemarin itu, surat panggilan itu sebenarnya sudah dikirim oleh KPK pertengahan Agustus yang lalu. Kemarin kita dapat pemberitahuan dari Korlantas bahwa ada kesalahan pangkat dan jabatan yang dipanggil oleh penyidik KPK itu. Untuk penyebutan namanya juga ada yang gak pas ya," ujar Johan.

Menurutnya, KPK memanggil keempat perwira itu dalam kapasitas mereka saat kasus dugaan korupsi simulator SIM itu terjadi. KPK tidak tahu jika ada perubahan pangkat dari empat perwira itu. Terkait panggilan pemeriksaan ini, Johan enggan berspekulasi kalau kesalahan administrasi ini hanyalah akal-akalan perwira tersebut untuk mangkir dari pemeriksaan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tetapi kita sama-sama berniat baik dalam menegakkan hukum, saya kira apa yang disampaikan oleh pihak Polri bahwa ada ketidaksamaan terhadap pangkat itu kita ulang lagi panggilannya," ucapnya.

Dia menambahkan, surat panggilan pemeriksaan yang baru dikirimkan KPK kepada empat perwira Polri itu hari ini. Dalam kasus simulator SIM ini, KPK menetapkan empat tersangka atas dugaan melakukan penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara.

Selain Djoko, tiga orang lain yang jadi tersangka adalah Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo dan dua pihak swasta, Budi Susanto dan Sukotjo S Bambang. Ketiga tersangka terakhir itu juga ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Negara RI.

Terkait penyidikan kasus simulator tersebut, KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan Kepala Kepolisian Resor Kebumen, AKBP Heru Trisasono. Hingga berita ini diturunkan, Heru yang sedianya diperiksa sebagai saksi untuk Djoko itu belum hadir.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

    Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

    Nasional
    [HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

    [HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

    Nasional
    Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

    Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

    Nasional
    Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

    Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

    Nasional
    Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

    Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

    Nasional
    Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

    Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

    Nasional
    Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

    Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

    Nasional
    KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

    KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

    Nasional
    KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

    KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

    Nasional
    Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

    Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

    Nasional
    Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

    Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

    Nasional
    Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

    Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

    Nasional
    Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

    Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

    Nasional
    Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

    Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

    Nasional
    Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

    Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.