Kompas.com - 29/08/2012, 12:22 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com -  Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (29/8/2012) memeriksa Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga, Djoko Pekik Irianto terkait penyidikan kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan bahwa Djoko diperiksa sebagai saksi untuk mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau, Lukman Abbas. Djoko dianggap tahu seputar kasus dugaan suap yang menjerat Lukman dan sejumlah anggota DPRD Riau tersebut.

Selain Djoko, KPK memanggil sejumlah saksi lainnya, yakni pegawai PT Adhi Karya, Judhi Prihardi, mantan pegawai PT Adhi Karya, Dicky Eldianto, karyawan PT Wijaya Karya, Anton Ramayadi, dan pensiunan PNS Kemenpora, Lucky Agus Janapria.

Adapun kasus dugaan suap PON Riau berawal dari penangkapan dua anggota DPRD, yakn M Faisal Aswan dan Muhammad Dunir beberapa waktu lalu. Keduanya ditangkap penyidik KPK bersama Kepala Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga, Eka Dharma Saputra dan pegawai PT Pembangunan Perumahan, Rahmat Saputra sesaat setelah diduga bertransaksi suap.

Dalam pengembangannya, KPK menetapkan Lukman Abbas dan Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin sebagai tersangka. Kemudian KPK menetapkan tujuh anggota DPRD Riau lain sebagai tersangka. Mereka adalah Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq, Tengku Muhazza (Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, dan Rukman Asyardi (PDIP).

Beberapa tersangka kasus ini sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Riau. KPK kini mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap PON Riau tersebut.

Juru Bicara KPK, Johan Budi beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya membuka penyelidikan baru yang mengarah pada proses pengadaan barang dan jasa venue PON Riau. Selain membuka penyelidikan baru, KPK menelusuri dugaan keterlibatan Gubernur Riau, Rusli Zainal.

Dalam persidangan beberapa terdakwa kasus PON Riau terungkap bahwa Rusli pernah menelepon Lukman dan menginstruksikan agar memberi "uang lelah" seperti yang diminta DPRD untuk memperlancar pembahasan Revisi Perda.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Lima Mobil di DPR Berpelat Mirip Polisi, Mabes Sebut Salah Satunya Milik Arteria Dahlan

    Nasional
    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor 'Dewa'?

    Lima Mobil Anggota DPR Pakai Pelat Polisi, Bolehkah Sipil Gunakan Pelat Nomor "Dewa"?

    Nasional
    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Tiba di KPK, 7 Orang yang Terjaring OTT di Langkat Akan Jalani Pemeriksaan Lanjutan

    Nasional
    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Disebut Datang Acara Baiat ISIS, Kuasa Hukum: Munarman Tidak Tertarik dengan yang Kontra NKRI

    Nasional
    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Jaksa Agung Tegaskan Hanya Akan Usut Pihak Sipil dalam Dugaan Kasus Korupsi Satelit Kemenhan

    Nasional
    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Berkas Perkara Dua Terdakwa Kasus Suap Pajak Dilimpahkan ke PN Tipikor Jakarta

    Nasional
    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

    Nasional
    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    RUU TPKS Masuk Prolegnas Lagi, Pemerintah Janji Buka Pintu Selebar Mungkin bagi Partisipasi Publik

    Nasional
    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    UPDATE: Tambah 227.860 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate Tanpa Antigen 5,46 Persen

    Nasional
    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    7 Orang yang Terjaring OTT KPK di Langkat Dibawa ke Gedung Merah Putih

    Nasional
    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Presiden Disebut Bakal Pertimbangkan Suara Publik soal Sosok Kepala Otorita IKN Nusantara

    Nasional
    Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

    Bareskrim Tetapkan Enam Tersangka Kasus Investasi Bodong Robot Trading Evotrade

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

    Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Divonis Nihil, Jaksa Agung Perintahkan Banding

    Nasional
    Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

    Pemerintah Catat 6.500 Lebih Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Sepanjang 2021

    Nasional
    UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

    UPDATE 19 Januari: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 58,54 Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.