Kompas.com - 27/08/2012, 17:51 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka penyelidikan baru terkait pengadaan barang dan jasa Pekan Olahraga Nasional (PON) Riau. Penyelidikan ini merupakan pengembangan penyidikan kasus dugaan suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.

"Proses penyelidikan terhadap pengadaan venue-venue itu, masih ada kaitannya dengan Perda Nomor 6," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta, Senin (27/8/2012).

Proses pengadaan barang dan jasa PON Riau tersebut melibatkan pemerintah daerah. Johan mengatakan, pihaknya sudah meminta keterangan sejumlah orang terkait penyelidikan baru ini.

Kasus yang diselidiki KPK ini berbeda dengan kasus suap PON Riau yang berawal dari operasi tangkap tangan KPK di DPRD Riau tersebut. Dalam kasus suap PON Riau, KPK sudah menetapkan sepuluh orang tersangka. Mereka di antaranya, staf Gubernur Riau, Lukman Abbas yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), serta Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga pada Dispora Riau Eka Dharma Putri, dan pegawai PT Pembangunan Perumahan (PP), Rahmat Syaputra.

Selain itu, anggota DPRD Riau, yakni Muhammad Dunir, Muhammad Faisal Aswan, Taufan Andoso Yakin, Adrian Ali, Abu Bakar Siddiq, Tengku Muhazza, Zulfan Heri, Syarif Hidayat, Muhamad Rum Zein, dan Ruhman Assyari. Sebagian dari mereka sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Riau.

Dalam persidangan terungkap kalau Gubernur Riau, Rusli Zainal, mengetahui penyuapan ke anggota DPRD tersebut. Sejumlah saksi di persidangan menyebutkan Rusli memerintahkan Kadispora Riau pada saat itu Lukman Abbas untuk mengontak para penggarap proyek guna menyiapkan uang pelicin bagi DPRD.

Saat ditanya kemungkinan penyelidikan KPK ini menyasar Rusli, Johan mengatakan bahwa KPK tidak menyasar pihak tertentu. "Kita tidak melihat siapa dia, ataupun orang per orang. Yang kita lihat adalah alat bukti," ujar Johan.

Aliran dana ke DPR

Persidangan beberapa tersangka kasus PON Riau di Pengadilan Tipikor Riau juga mengungkapkan adanya aliran dana ke DPR. Lukman Abbas saat bersaksi beberapa waktu lalu mengaku menyerahkan uang sebesar 1.050.000 dollar AS (sekitar Rp 9 miliar) kepada Kahar Muzakir, anggota Komisi X DPR dari Partai Golkar.

Penyerahan uang merupakan langkah permintaan bantuan PON dari dana APBN Rp 290 miliar. Lukman mengatakan, awal Februari 2012, dirinya menemani Gubernur Riau Rusli Zainal untuk mengajukan proposal bantuan dana APBN untuk keperluan PON melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga senilai Rp 290 miliar.

Proposal itu disampaikan Rusli kepada Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar. Untuk memuluskan langkah itu harus disediakan dana 1.050.000 dollar AS. Setya mengaku bertemu dengan Rusli namun membantah pertemuan itu membicarakan soal PON Riau.

Lukman juga mengatakan, ada 12 anggota Komisi X DPR menerima bingkisan kain sarung dan uang 5.000 dollar AS dalam amplop tertutup saat mengunjungi venue PON.

Terkait kemungkinan KPK mengusut aliran dana ke DPR ini, Johan mengatakan pihaknya baru membuka penyelidikan terkait pengadaan barang dan jasa.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Ini Daftar 5 Pangdam Baru yang Ditunjuk Panglima Andika

    Ini Daftar 5 Pangdam Baru yang Ditunjuk Panglima Andika

    Nasional
    Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

    Mayjen Widodo Dwi Purwanto Jadi Komandan Korps Marinir Gantikan Mayjen Suhartono

    Nasional
    16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

    16 Jemaah Umrah Kembali Dinyatakan Positif Covid-19

    Nasional
    Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

    Kemenkes: Total 1.626 Kasus Covid-19 Omicron di Indonesia

    Nasional
    Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

    Anak dan Lansia yang Belum Diberi Vaksin Covid-19 Bisa Fatal jika Terkena Omicron, Vaksinasi Perlu Dipercepat

    Nasional
    Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

    Jadi Danjen Kopassus, Brigjen Widi Prasetijono Eks Ajudan Jokowi yang Pernah Jadi Dandim Solo

    Nasional
    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Presiden Jokowi Resmikan Proyek Hilirisasi Batu Bara di Muara Enim

    Nasional
    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Periksa 7 Lurah di Pemkot Bekasi, KPK Dalami Aliran Uang untuk Rahmat Effendi

    Nasional
    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Geledah Sejumlah Kantor Dinas di Kabupaten Buru Selatan, KPK Sita Dokumen Aliran Dana Hasil Dugaan Korupsi

    Nasional
    Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

    Bursa Calon Kepala Otorita IKN Incaran Jokowi, dari Ahok sampai Ridwan Kamil

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

    [POPULER NASIONAL] PDI-P Ogah Dihubungkan dengan Pernyataan Arteria Dahlan | Sorotan dalam Penunjukan Maruli Simanjuntak Sebagai Pangkostrad

    Nasional
    Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

    Hari Ini, Azis Syamduddin Hadapi Sidang Tuntutan Kasus Suap Penanganan Perkara di KPK

    Nasional
    2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

    2 Pasien Covid-19 Omicron Meninggal Dunia, Anggota DPR Minta Pemerintah Tentukan Parameter Rem Darurat

    Nasional
    Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

    Pemilu Serentak dan Persoalan Rasionalitas Pemilih

    Nasional
    Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

    Menpan-RB Minta Instansi Segera Tuntaskan Penyelesaian Tenaga Honorer

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.