Kompas.com - 27/08/2012, 10:52 WIB
|
EditorKistyarini

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal (Pol) Sutarman menegaskan Polri tak akan menetapkan Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi simulator SIM setelah Bareskrim memeriksa Djoko sebagai saksi.

Sutarman mengatakan, Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyepakati bahwa Djoko menjadi tersangka oleh KPK dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Brigjen (Pol) Didik Purnomo serta jajaran ke bawah lainnya menjadi tersangka Polri.

"Dalam kasus simulator sesuai dengan kesepakatan pimpinan KPK dan Kapolri, Polri tetap berkomitmen DS (Djoko Susilo) ditetapkan tersangka oleh KPK dan PPK ke bawah oleh Polri," ujar Sutarman kepada Kompas.com, Senin (27/8/2012).

Kesepakatan tersebut dilontarkan Ketua KPK Abraham Samad seusai menemui Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Mabes Polri, Selasa (31/7/2012) seusai KPK menggeledah gedung Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri).

Pada saat itu KPK mengumumkan bahwa mantan Kepala Korlantas tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 27 Juli 2012. Kemudian, KPK mengumumkan tiga tersangka lainnya, yakni Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo sebagai PPK, pihak pemenang tender Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto, dan Subkontraktor Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukotjo S Bambang.

Polri pun mengumumkan telah menetapkan lima tersangka. Selain Irjen (Pol) Djoko, tiga dari lima tersangka Polri sama dengan yang ditetapkan KPK. Dua lainnya, yakni Kepala Primer Koperasi Polisi Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan sebagai ketua lelang, dan Bendahara Korlantas Komisaris Legimo.

Seperti diberitakan, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim memeriksa Djoko sebagai saksi untuk kali pertama pada Jumat (24/8/2012). Hal itu sebagai langkah penyelidikan kasus dugaan korupsi simulator SIM.

Polri berencana memeriksa kembali Djoko. Pemeriksaan pertama, menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Boy Rafli Amar, guna mendapatkan informasi dari Djoko sebagai kuasa pengguna anggaran saat lelang terbuka pengadaan alat simulasi mengemudi di Korlantas Polri tahun 2011. Informasi tersebut pun guna melengkapi berkas perkara empat tersangka yang telah ditahan Bareskrim Polri.

"Penyidik merasa perlu mendengarkan keterangan Pak DS untuk melengkapi berkas perkara dari para tersangka yang telah kita lakukan penahanan," terang Boy.

Dalam kasus tersebut, Djoko, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri, diduga menyalahgunakan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan orang lain. Kerugian negara diduga mencapai Rp100 miliar. Saat ini Djoko telah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Akademi Kepolisian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Soal Kabar Lili Pintauli Suap Dewas agar Tak Disidang Etik, Ini Kata KPK

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Wapres dan Menkes Beda Sikap soal Masker, Pemerintah Diminta Satu Suara

Nasional
Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Memasuki Masa Liburan Sekolah, Kemenkes Minta Guru Pantau Status Vaksinasi Murid

Nasional
Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Presiden ACT Sampaikan Permohonan Maaf ke Donatur dan Masyarakat Indonesia

Nasional
PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

PPATK Sudah Sampaikan Dugaan Penyelewengan Dana ACT ke BNPT dan Densus 88

Nasional
Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Cegah Turunnya Wisawatan ke TN Komodo, Sandiaga: Kita Bangun Destinasi Penyangga di Labuan Bajo dan Wae Rebo

Nasional
Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

Nasional
Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Keliling Indonesia untuk Konsolidasi Partai, PDI-P: Mbak Puan Ketua Bidang Politik

Nasional
PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

Nasional
UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

Nasional
Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

Nasional
Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

Nasional
PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

Nasional
Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

Nasional
PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.