Kompas.com - 25/08/2012, 15:20 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorGlori K. Wadrianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepolisian tidak bisa menetapkan Inspektur Jenderal (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka kasus dugaan kroupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM). Jika kepolisian nekat menetapkan Djoko sebagai tersangka untuk melokalisasi kasus ini, maka hal itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Penilaian tersebut disampaikan peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada, Hifdzil Alim, melalui pesan singkat, Minggu (25/8/2012).

Menurut Hifdzil, jika kepolisian menetapkan Djoko sebagai tersangka sementara KPK sudah melakukan hal itu lebih dulu, maka bisa berlaku asas "nebis in idem" bahwa seseorang tidak dapat dituntut untuk kali kedua dalam perkara yang sama meskipun lembaga penegak hukumnya berbeda. Hakim harus menolak perkara itu disidangkan di pengadilan.

"Kalau demikian, nanti akan merugikan penyidikan. Kecuali kalau Polri mau dicap sebagai pelanggar hukum dan memperuncing hubungan kelembagaan antar-penegak hukum, silakan menetapkan DS (Djoko Susilo) sebagai tersangka," katanya.

Dikhawatirkan, Polri nekat menetapkan Djoko sebagai tersangka untuk melindungi jenderal bintang dua itu sekaligus melindungi "bisnis" proyek simulator SIM. "Kalau mereka, Polri merasa ingin menyelamatkan DS (Djoko Susilo), bisa jadi iya karena dengan menyelamatkan DS berarti akan menyelamatkan bisnis SIM itu," ujar Hifdzil.

Dia juga mengatakan seharusnya Polri bekerja sama dengan KPK dalam mengusut kasus ini. Kerja sama dapat dilakukan misalnya dengan berbagi dokumen atau data terkait kasus ini. Sementara itu, KPK diminta bergerak cepat dengan tidak melupakan substansi dan kualitas pemeriksaan kasus dugaan korupsi yang diduga merugikan negara hingga Rp 100 miliar itu.

"KPK tak perlu khawatir 'disalip Polri di tikungan' karena langkah KPK dilindungi oleh undang-undang," ucap Hifdzil.

Seperti diberitakan sebelumnya, KPK dan Polri sama-sama menyidik kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM ini. Tiga tersangka KPK juga menjadi tersangka di Polri. Adapun Djoko hanya menjadi tersangka di KPK. Dia diduga menyalahgunakan kewenangannya dan menguntungkan diri sehingga menimbulkan kerugian negara.

Dalam penyidikan kasus ini, kepolisian lebih dulu memeriksa Djoko dibanding KPK. Jumat (25/8/2012), kepolisian memeriksa Djoko selama enam jam. Djoko diperiksa sebagai saksi terkait pengetahuannya sebagai kuasa pengguna anggaran saat lelang terbuka pengadaan alat simulasi mengemudi di Korlantas Polri tahun 2011. Nilai pengadaan alat simulasi untuk roda dua Rp 54,4 miliar dan untuk roda empat Rp 142,4 miliar.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    BERITA FOTO: Jokowi Kunjungi Lokasi Terdampak Perang di Ukraina

    Nasional
    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Anggaran Pemilu 2024 Diprediksi Berubah Lagi karena Pemekaran Papua dan IKN

    Nasional
    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Komisi II Dorong Revisi UU Pemilu karena DOB Papua, Terkait IKN Akan Dikaji Lebih Serius

    Nasional
    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    FDA Izinkan Vaksin Pfizer dan Moderna untuk Anak 6 Bulan, Menkes: Harus Ajukan Izin ke BPOM

    Nasional
    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Masa Penahanan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti Diperpanjang 40 Hari

    Nasional
    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Akan Ada IKN dan 3 Provinsi Baru di Papua, KPU Ingin UU Pemilu Direvisi Sebelum 2023

    Nasional
    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Proses Kebijakan Penambahan Kuota yang Panjang Jadi Alasan Kemenag Tak Buka Tambahan Keberangkatan Haji

    Nasional
    KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

    KPK Dalami Sumber Uang untuk Menyuap Eks Wali Kota Ambon

    Nasional
    Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

    Seputar Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP yang Dipastikan Tak Akan Dihapus

    Nasional
    Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

    Uji Klinis fase 3 Vaksin Merah Putih Dinilai Terobosan Ketahanan Kesehatan Indonesia

    Nasional
    3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

    3 Provinsi Baru di Papua Segera Disahkan, KPU Sebut UU Pemilu Harus Direvisi

    Nasional
    UPDATE 29 Juni 2022: Bertambah 2.149, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.086.212

    UPDATE 29 Juni 2022: Bertambah 2.149, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.086.212

    Nasional
    Sosok Letjen Rudianto, Eks Irjenad yang Kini Jabat Kabais TNI

    Sosok Letjen Rudianto, Eks Irjenad yang Kini Jabat Kabais TNI

    Nasional
    UPDATE 29 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,13 Persen, Dosis Ketiga 24,20 Persen

    UPDATE 29 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,13 Persen, Dosis Ketiga 24,20 Persen

    Nasional
    KPU Pertanyakan Status Jakarta pada Pemilu 2024

    KPU Pertanyakan Status Jakarta pada Pemilu 2024

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.