Persetujuan Komisi I Dipertanyakan

Jakarta, Kompas - Persetujuan Komisi I DPR untuk pembelian main battle tank Leopard dengan rapat internal dipertanyakan. Hal ini mencederai hubungan antara eksekutif dan legislatif serta mencederai akuntabilitas yang merupakan amanat reformasi keamanan.

”Proses ini seperti jadi penuh misteri,” kata anggota Komisi I, Helmy Fauzi, Rabu (22/8). Ia mengatakan, selama ini belum ada rapat dengar pendapat antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan untuk membahas persetujuan itu. Merujuk pada proses, politisi PDI-P ini mengatakan, seharusnya ada pandangan fraksi terkait pencabutan tanda bintang yang berarti persetujuan Komisi I atas pembelian main battle tank (MBT) Leopard.

Menurut Helmy, perlu dirumuskan kembali mekanisme persetujuan sesuai prosedur. Pasalnya, mekanisme yang dilanggar membuat keputusan yang diambil menjadi berkurang bobotnya. ”Legitimasi politiknya jadi lemah,” kata Helmy.

Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq mengatakan, keputusan Komisi I untuk menyetujui pembelian Leopard diambil dalam rapat internal pada 16 Agustus 2012 sore. Rapat dihadiri semua perwakilan fraksi. Komisi I menilai, tak ada kondisional politik dari Jerman terkait pembelian Leopard. Selain itu, lebih murah, tidak ada pihak ketiga, dan memenuhi syarat transfer teknologi. ”Pengajuan resmi untuk MBT Leopard itu (dari Kemenhan) satu bulan lalu,” kata Mahfudz.

Mahfudz mengatakan, persetujuan ini baru bersifat internal. Penandatanganan persetujuan seluruh perwakilan fraksi dan pertemuan dengan Kemenhan baru dilaksanakan pekan depan.

Legitimasi lemah

Helmy menyesalkan pertemuan yang menurut dia dilakukan dalam suasana banyak pihak tidak berkonsentrasi. Seharusnya secara politik, legitimasi yang lemah membuat keputusan itu lemah, apalagi masih ada resistensi parlemen Jerman.

Sementara itu, Poengky Indarti dari Imparsial mengatakan, pencabutan tanda bintang dengan diam-diam ini bisa diartikan ada permainan yang saling menguntungkan. Kemungkinan lain, ada tekanan baik secara politik maupun pribadi sehingga DPR setuju. Tindakan DPR itu mencederai amanat rakyat. ”DPR hanya jadi tukang stempel untuk pembelian MBT yang mahal, tetapi tidak jelas gunanya,” kata Poengky.

Ia mengatakan, Leopard tidak ada dalam rencana jangka panjang pengadaan alutsista hingga 2024. Pemerintah belum bisa menjawab urgensi pembelian Leopard itu. DPR, dalam pertemuan dengan Kemenhan, menyatakan akan menunggu semua pertanyaan terjawab baru mencabut tanda bintang. (EDN)