Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

FITRA: Anggaran "Open House" Lebaran Presiden Rp 1,5 Miliar

Kompas.com - 18/08/2012, 12:18 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mencatat anggaran penyelenggaraan open house Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Idul Fitri 1 Syawal 1433 H mencapai Rp 1,5 miliar.

Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Khadafi mengatakan, awalnya anggaran yang ditawarkan Kementerian Sekretariat Negara dalam bentuk harga prakiraan sementara (HPS) kepada kontraktor sebesar Rp 1.618.504.500. Berdasarkan hasil pemantauan, FITRA menyebutkan HPS pekerjaan pengadaan jamuan bagi Presiden dan keluarga serta para menteri, pejabat tinggi negara, dan korps diplomatik dalam rangka acara silaturahim Presiden menyambut hari raya Idul Fitri 1433 H sebesar Rp 606.150.000.

Menurut Uchok, lelang ini tidak jelas siapa pemenangnya, tidak jelas juga nilai penawaran perusahaan pemenang tendernya. Namun, proses lelang ini sudah selesai dilakukan. Lelang diikuti oleh tiga perusahaan, yakni CV. Bima Sakti Utama, PT Cakra Wredhi Pratama, dan PT Intirasa Boga Utama. "Demi proses perhitungan, maka saya tetap mencantumkan angka sebesar Rp 606 juta," sebut FITRA dalam siaran persnya, Jakarta, Sabtu (18/8/2012).

Adapun HPS pengadaan jamuan bagi pejabat dan karyawan sekretariat presiden dalam rangka acara silaturahim Presiden menyambut Hari Raya sebesar Rp 175.250.000. FITRA menyatakan, pemenang lelang ini adalah perusahaan PT Cakra Wredhi Pratama di Jalan Kebon Nanas Utara II/16, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, dengan nilai penawaran sebesar Rp 155.000.000. Namun, perusahaan itu merupakan satu-satunya perusahaan yang mengikuti lelang tersebut. Dengan demikian, sebetulnya tidak ada kompetisi lelang, tetapi penunjukan langsung karena tanpa ada proses lelang.

Adapun HPS pekerjaan pengadaan jamuan snack dan minuman pada acara tersebut dianggarkan sebesar Rp 452.000.000. Pemenang lelangnya adalah PT Sindoro Bogatama yang beralamat di Jalan Tanah Abang II/13 RT 001 RW 003, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dengan nilai penawaran sebesar Rp 417.000.000. Lelang itu juga diikuti oleh PT Cakra Wredhi Pratama dengan nilai penawaran Rp 442 juta.

HPS sewa pemasangan dan pembongkaran tenda beserta kelengkapannya di Istana Kepresidenan Jakarta tercatat sebanyak Rp 385.104.500. Pemenang lelang adalah CV Agustina Graha Agung di Jalan Utama I No. 88 RT 006 RW 003, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, dengan nilai penawaran Rp 329.000.000. Proses lelang ini juga diikuti oleh PT Adhicomas Langgeng dengan penawaran sebesar Rp 361 juta dan CV Salsabila dengan penawaran  Rp 369 juta.

Menurut Uchok, realisasi anggaran dalam open house ini terlalu mahal, mengada-ada, dan jauh dari tindakan penghematan yang selama ini selalu dinyatakan oleh Presiden. Ia menyatakan, alokasi anggaran sebesar Rp 1,5 miliar sangat mencederai perasaan orang-orang miskin.

Ia menilai pemerintah akan menganggap wajar anggaran sebesar itu. Hal ini memperlihatkan bahwa pejabat hanya mempunyai hasrat menghambur-hambur uang negara tanpa perduli tanggung jawab itu sendiri.

"Jangankan sebesar Rp 1,5 miliar, lihat tahun 2011 saja, sesuai dengan hasil audit BPK tahun 2011, pemerintah dalam ini Kementerian Keuangan kehilangan pendapatan negara lantaran salah perhitungan pajak penghasilan minyak dan gas bumi, dan perhitungan bagi hasil migas sebesar Rp 2,3 triliun. Mereka betul-betul tidak memerdulikannya," kata Uchok.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

    Nasional
    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

    Nasional
    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

    Nasional
    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

    Nasional
    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

    MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

    Nasional
    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com