Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Ada Kepentingan Politik dari Pernyataan Antasari

Kompas.com - 16/08/2012, 15:14 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Demokrat I Gede Pasek Suardika menilai ada kepentingan politik dari partai politik tertentu di balik pernyataan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar, mengenai bail out Bank Century. Pernyataan Antasari itu disebut tidak benar.

"Itu untuk target politik. Ini mendegradasikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Pasek di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2012).

Pasek mengatakan, masalah Century di DPR sudah selesai pada pengambilan keputusan di Panitia Khusus Century tahun 2010. Saat ini, kata dia, masalah Century seharusnya ada di ranah hukum dan tugas tim pengawas Century untuk memastikan bahwa rekomendasi Pansus berjalan.

"Mestinya tidak usah ditarik lagi ke politik kalau mau konsisten. (Pernyataan Antasari) itu hanya kata-kata yang ternyata digeserkan informasinya lalu menjadi sesat," kata Ketua Komisi III DPR itu.

Pasek berpendapat bahwa Timwas Century tak perlu memanggil Antasari untuk meminta klarifikasi. Pemanggilan Antasari, menurut dia, hanya akan menimbulkan kegaduhan politik.

Anggota Timwas Century dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Yani mengatakan, dirinya akan meminta Timwas untuk mengundang Antasari. Selain itu, sebaiknya Timwas juga mengundang mantan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji lantaran mengetahui perihal kasus itu.

"Jangan-jangan Pak Antasari memiliki hal-hal tertentu yang belum dia kemukakan," kata Yani.

Seperti diberitakan, Presiden membantah pernyataan Antasari kepada salah satu media televisi bahwa pertemuan dengan pimpinan lembaga penegak hukum dan auditor pada 9 Oktober 2008 membahas Bank Century. Rapat tersebut, kata Presiden, membahas antisipasi krisis di dalam negeri.

Presiden menegaskan, dokumentasi pertemuan itu lengkap. Ada rekaman video, foto, dan catatan setiap menteri yang hadir. Ada juga transkrip pembicaraan utuh yang dibagikan kepada wartawan seusai pernyataan pers. Buku setebal 40 halaman yang berjudul Bersatu Menghadapi Krisis Itu dilengkapi foto-foto dokumentasi pertemuan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

    Nasional
    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

    Nasional
    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com