Awas...Mayoritas Bangunan di Daerah Rawan Ambruk!

Kompas.com - 16/08/2012, 13:34 WIB
EditorLatief

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagian besar wilayah Indonesia masuk daerah rawan bencana gempa bumi. Tapi, mayoritas bangunan di daerah rawan lindu tidak memenuhi standar nasional sehingga bangunan-bangunan tersebut rawan ambruk ketika gempa mengguncang.

Kondisi tersebut bukan tak mungkin terjadi. Padahal, di sisi lain pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan main soal standar bangunan antigempa. Ketentuan ini termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sayangnya, masih banyak pemerintah daerah yang belum menindaklanjuti beleid itu dengan menerbitkan peraturan daerah (perda).

Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Guratno Hartono, membeberkan, dari 498 kabupaten dan kota di Indonesia, sebanyak 393 di antaranya atau 78,9% tidak memiliki Perda Bangunan Gedung.

"Peran perda sangat penting," ungkapnya di Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Itu sebabnya, Kementerian PU menargetkan, pada 2014 mendatang sedikitnya 50% atau 249 kabupaten dan kota sudah memiliki Perda Bangunan Gedung. Semestinya, Guratno bilang, delapan tahun sejak UU Bangunan Gedung disahkan atau di 2010, seluruh daerah sudah punya Perda Bangunan Gedung.

Namun demikian, masih banyak daerah yang mengabaikan perintah undang-undang tersebut. Masih sedikitnya daerah yang melahirkan Perda Bangunan Gedung lantaran kesadaran tentang keberadaan gedung yang aman serta nyaman kurang.

“Bagaimana bisa mengharap setiap gedung layak huni kalau perdanya tidak ada,” sesal Guratno.

Menurut Guratno, UU No. 28/2002 mewajibkan setiap pemilik gedung mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat layak fungsi (SLF). Faktanya, saat ini masih banyak gedung yang berdiri tanpa IMB, apalagi SLF.

"Ketika terjadi bencana, bangunan tersebut mudah ambruk dan menelan banyak korban jiwa," tegasnya.

Ridwan Kamil, pakar arsitektur, bilang, dalam menerapkan UU No. 28/2002, yang terpenting adalah pengawasan dari pemerintah.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X