Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GP Anshor: Pemerintah Tidak Perlu Akui Kejahatan 1965-1966

Kompas.com - 15/08/2012, 22:49 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwasannya pemerintah tidak perlu mengakui pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu, khususnya tragedi kemanusiaan 1965-1966.

Peristiwa yang terjadi di masa perang dingin tersebut yang menelan banyak korban sehingga layak dicap sebagai pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM, menurutnya hanyalah bagian dari semangat zaman.

"Pemerintah tidak perlu mengakui pelanggaran HAM di tragedi 65. Apalagi berusaha mengungkap dalang dari tragedi itu. Tidak bisa, peristiwa itu kan zeitgeist (semangat zaman). Kita tak perlu mengungkit masa lalu lagi," ujar Nusron yang juga merupakan anggota Komisi XI DPR RI di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (15/8/2012).

Dirinya mengungkapkan bahwa tragedi 1965-1966 adalah masalah ideologis. Kalau masalah tersebut diungkap, lanjutnya, maka keadaan Indonesia akan tidak kondusif. Dia menjelaskan agar permasalahan yang terjadi di masa lalu tidak selayaknya untuk diungkapkan pada masa sekarang.

Anshor, terangnya, tidak berusaha menyangkal sejarah, namun sejarah peristiwa 1965 jangan dirubah lagi karena hasil penyelidikan Komnas HAM.

"Kalau itu diungkap, kita mau membangun bangsa atau mengajak perang lagi sih? Saya kembali tegaskan, masalah 65 itu hanya akibat dari pergesekan elemen bangsa," tambahnya.

Dia menjelaskan, pihak PKI dan NU adalah korban dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Lembaga penegak hukum, tegasnya, lewat pengadilan ad hoc tidak dibutuhkan dalam menangani perkara pelanggaran HAM 1965-1966. Peristiwa tersebut hanya cukup dipandang sebagai pelajaran sejarah sehingga pemerintah sekarang tidak perlu mengakui peristiwa tersebut.

"Pengadilan ad hoc tidak perlu. Pelaku yang dituduhkan juga udah pada meninggal. Lebih baik kita melihat ke depan aja," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com