Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Huni Pondok Bambu, Angelina Tak Takut Ancaman

Kompas.com - 14/08/2012, 19:34 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Angelina Sondakh mengaku siap dipindah ke Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, dari Rumah Tahanan Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi. Angelina mengaku pasrah menjalani semua proses hukumnya di Komisi Pemberantasan Korupsi, termasuk dipindahkan ke rutan lain.

"Saya terima, saya yakin bahwa ini adalah yang terbaik buat saya. Saya pasrah," kata Angelina saat akan meninggalkan Rutan KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (14/8/2012).

Angie dibawa ke Rutan Pondok Bambu dengan mobil tahanan. Tampak empat koper dan sekantong plastik besar ikut diangkut bersamaan dengan dipindahkannya Angelina.

Saat ditanya apakah dia takut mendapat ancaman pihak luar jika ditempatkan di Rutan Pondok Bambu seperti halnya Mindo Rosalina Manulang, Angelina menjawab, "Saya sudah mempercayai hidup mati saya sama Allah, jadi saya percaya sama Allah," ucapnya.

Seperti diketahui, terpidana kasus suap wisma atlet SEA Games Mindo Rosalina Manulang pernah mendapat ancaman pihak luar saat mendekam di Rutan Pondok Bambu. Rosa pun dipindahkan ke safe house di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Belakangan diketahui Rosa ditahan di Rutan Jakarta Timur Cabang KPK.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, pemindahan Angelina dilakukan menyusul berkas pemeriksaannya yang dilimpahkan ke tahap penuntutan atau P21. Dalam tahap ini, perkara Angelina berada di tangan penuntut KPK, bukan lagi menjadi kewenangan penyidik. Johan mengatakan, tim penuntut menilai Angelina lebih baik ditahan di Rutan Pondok Bambu ketimbang di Rutan KPK.

"Subjektivitas jaksa. Menurut jaksa, Ibu AS (Angelina Sondakh) perlu dipindahkan ke Pondok Bambu. Tentu dengan aturan yang sama, kita punya waktu 14 hari maksimal untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi," ujarnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com