Kompas.com - 13/08/2012, 18:45 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Etnis muslim Rohingya di Provinsi Arakan, Myanmar, meminta bantuan kemanusiaan kepada pemerintah dan parlemen Indonesia. Selain itu, pemerintah dan parlemen Indonesia diminta melakukan intervensi kepada pemerintah Myanmar agar bantuan kemanusiaan bisa masuk dan diterima warga Rogingya.

Hal itu diungkap dalam pertemuan antara Komisi I DPR dengan warga Rohingya yang diwakili Lukman Hakim Presiden Burmese Rohingya Association in Japan, Nurul Islam Presiden Arakan Rohingya National Organisation, Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA), dan para aktivis kemanusiaan Indonesia di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Senin (13/8/2012).

Dalam pertemuan itu diceritakan berbagai perlakukan diskriminasi, kekerasan, hingga pembunuhan yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya. Pemerintah disebut tidak mengakui etnis Rohingya sebagai bagian dari 136 etnis yang diakui di Myanmar. Padahal, enis Rohigya telah ada di Arakan sejak abad 7 Masehi.

Akhirnya, warga etnis Rohingya menghadapi dua pilihan, antara bertahan dengan perlakuan pemerintah atau keluar dari Myanmar. Tak dapat dipastikan berapa jumlah warga Rohingya yang telah keluar dari Myanmar. Mereka memperkirakan antara 1,5 juta sampai 3 juta warga Rohingya yang telah berpencar ke berbagai negara.

Para relawan dari ACT dan PKPU yang mengirimkan tim ke Myanmar juga memaparkan temuan di sana. Menurut mereka, sangat sulit menembus sampai ke titik konflik lantaran adanya kebijakan pemerintah Myanmar.

Pengalaman selama ini, sangat sulit untuk mendapatkan visa ke Myanmar. Kalaupun visa didapat hanya untuk beberapa hari. "Di sana ada tekanan untuk tidak membantu pengungsi. Ada tiga NGO dari negara lain yang kegiatannya dibekukan. NGO lokal juga sulit membantu," kata salah satu relawan ACT.

Pihak PIARA meminta kepada pemerintah Indonesia mengakomodasi para pengungsi Rohingya yang terdampar di Indonesia dengan memberikan pelayanan yang sesuai standar kemanusiaan. Pemerintah juga diminta tidak mengembalikan mereka ke Myanmar apabila kondisi keamanan belum kondusif.

Para politisi Komisi I meminta kepada pemerintah Indonesia untuk membawa masalah Rohingya ke tingkat internasional. Salah satu agenda terdekat yakni sidang Sidang darurat OKI (Organisasi Negara-negara Islam) pertengahan agustus 2012 .

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

    Nasional
    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

    Nasional
    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

    Nasional
    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

    Nasional
    Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

    Nasional
    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

    Nasional
    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

    Nasional
    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

    Nasional
    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

    Nasional
    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

    Nasional
    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

    Nasional
    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

    Nasional
    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

    Nasional
    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.