Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Data Rahasia Pertahanan Indonesia Dikhawatirkan Terkuak

Kompas.com - 12/08/2012, 21:24 WIB
Yuni Ikawati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia merupakan satu dari dua negara di dunia, selain Lituania, yang memiliki portal informasi geospasial. Melalui portal ini siapa pun di dunia dapat mengaksesnya secara gratis lewat internet untuk berbagai tujuan, antara lain mengolahnya menjadi suatu peta tematik.

Portal yang beralamat di http://tanahair.indonesia.go.id ini juga menjadi sarana untuk berbagi data spasial. Selain manfaat yang bersifat positif, layanan online ini pun dikhawatirkan menjadi pintu untuk mengungkap lokasi pertahanan militer yang dirahasiakan pemerintah Indonesia selama ini.

Rahasia negara itu, dalam bentuk data spasial, juga dapat terkuak karena pembuatan dan pengelolaan portal tersebut diserahkan kepada pihak asing, yaitu perusahaan Amerika Serikat, Environmental Systems Research Institute (ESRI).

Demikian terungkap dalam acara talkshow "Ina-Geoportal: Satu Peta, Satu Solusi" yang diadakan Badan Informasi Geospasial (BIG/dulu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaaan Nasional) di Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung, Sabtu (11/8/2012).

Acara yang merupakan bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 itu menampilkan pembicara Sekretaris Menristek Dr Mulyanto, Kepala BIG Dr Asep Karsidi, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof Dr Deny Juanda Puradimaja.

Menanggapi hal itu, Asep Karsidi mengatakan, untuk membangun portal yang andal, termasuk pengamanannya, BIG harus menggandeng mitra yang berpengalaman di bidang sistem informasi geografis (GIS). ESRI dipilih karena perusahaan perangkat lunak GIS ini tergolong kelas dunia.

Perusahaan yang mulai beroperasi tahun 1969 di California, Amerika Serikat, ini antara lain membuat ArcGIS Desktop. Sistem GIS ini digunakan oleh 80 persen pengguna GIS di dunia.

Selain itu, ESRI telah membangun GIS berbasis web sehingga hanya perlu penyesuaian untuk diaplikasikan pada Ina Geoportal. Aplikasi GIS ini berfungsi sebagai "mesin" bagi Ina Geoportal.

Adapun konten dan bagian lain portal ini dikembangkan oleh BIG dan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, serta BPN. "Bila BIG mengembangkan sendiri dengan kapasitas di dalam negeri, akan memakan waktu lama, bahkan mungkin tidak akan terwujud," papar Asep.

Tetap terjaga

Kerahasiaan data yang terkandung di dalamnya tetap terjaga karena ada klasifikasi dan kata kunci (password) tersendiri untuk data yang bersifat rahasia. Meskipun begitu, akhir tahun ini BIG akan menjalin kerja sama dengan National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) untuk proteksi data yang bersifat strategis.

Badan milik pemerintah federal Amerika Serikat ini misi utamanya mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi geospasial intelijen (GEOINT) dalam mendukung keamanan nasional negara ini.

NGA sebelumnya dikenal sebagai National Imagery and Mapping Agency (NIMA) yang menjadi bagian dari Departemen Pertahanan AS. Selain itu NGA adalah komponen kunci dari Komunitas Intelijen AS.

Lebih lanjut Asep mengungkapkan, dengan adanya UU Nomor 4 Tahun 2011, Indonesia sesungguhnya telah terlindungi dari kemungkinan penyalahgunaan data geospasial yang merugikan bangsa.

Ina Geoportal berbasis sistem tertutup, tetapi memungkinkan terhubung ke sistem operasi terbuka melalui intersepsi. Hal ini memungkinkan pengembangan aplikasi lebih lanjut oleh komunitas di Indonesia.

Pembangunan Indonesia Geospasial portal atau disebut Ina Geoportal dapat segera terbangun karena melibatkan instansi terkait. Inilah yang membuat Indonesia unggul dibandingkan dengan negara lain yang hanya ditangani satu lembaga.

Menurut Dodi Sukmayadi, Kepala Pusat Sistem Jaringan dan Standardisasi Data Spasial BIG, dengan menggunakan satu data dasar geospasial, memungkinkan pengembangan layanan informasi geospasial berbasis komputasi awan (cloud computing). Aplikasi yang dapat dijalankan adalah penyusunan tata ruang nasional, provinsi hingga kabupaten, dan layanan pencarian posisi dengan global positioning system (GPS).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com