Kompas.com - 12/08/2012, 21:24 WIB
Penulis Yuni Ikawati
|
EditorMarcus Suprihadi

JAKARTA, KOMPAS.com — Indonesia merupakan satu dari dua negara di dunia, selain Lituania, yang memiliki portal informasi geospasial. Melalui portal ini siapa pun di dunia dapat mengaksesnya secara gratis lewat internet untuk berbagai tujuan, antara lain mengolahnya menjadi suatu peta tematik.

Portal yang beralamat di http://tanahair.indonesia.go.id ini juga menjadi sarana untuk berbagi data spasial. Selain manfaat yang bersifat positif, layanan online ini pun dikhawatirkan menjadi pintu untuk mengungkap lokasi pertahanan militer yang dirahasiakan pemerintah Indonesia selama ini.

Rahasia negara itu, dalam bentuk data spasial, juga dapat terkuak karena pembuatan dan pengelolaan portal tersebut diserahkan kepada pihak asing, yaitu perusahaan Amerika Serikat, Environmental Systems Research Institute (ESRI).

Demikian terungkap dalam acara talkshow "Ina-Geoportal: Satu Peta, Satu Solusi" yang diadakan Badan Informasi Geospasial (BIG/dulu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaaan Nasional) di Sasana Budaya Ganesha Institut Teknologi Bandung, Sabtu (11/8/2012).

Acara yang merupakan bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-17 itu menampilkan pembicara Sekretaris Menristek Dr Mulyanto, Kepala BIG Dr Asep Karsidi, dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Prof Dr Deny Juanda Puradimaja.

Menanggapi hal itu, Asep Karsidi mengatakan, untuk membangun portal yang andal, termasuk pengamanannya, BIG harus menggandeng mitra yang berpengalaman di bidang sistem informasi geografis (GIS). ESRI dipilih karena perusahaan perangkat lunak GIS ini tergolong kelas dunia.

Perusahaan yang mulai beroperasi tahun 1969 di California, Amerika Serikat, ini antara lain membuat ArcGIS Desktop. Sistem GIS ini digunakan oleh 80 persen pengguna GIS di dunia.

Selain itu, ESRI telah membangun GIS berbasis web sehingga hanya perlu penyesuaian untuk diaplikasikan pada Ina Geoportal. Aplikasi GIS ini berfungsi sebagai "mesin" bagi Ina Geoportal.

Adapun konten dan bagian lain portal ini dikembangkan oleh BIG dan instansi terkait lainnya, seperti Kementerian PU, Kementerian Kehutanan, serta BPN. "Bila BIG mengembangkan sendiri dengan kapasitas di dalam negeri, akan memakan waktu lama, bahkan mungkin tidak akan terwujud," papar Asep.

Tetap terjaga

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Ekstra Puding Jadi Bayaran Bupati Langkat untuk Penghuni Kerangkeng yang Dipekerjakan

Nasional
Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Anak Eks Pejabat Ditjen Pajak Diduga Turut Cuci Uang: Beli Jam Tangan Senilai Hampir Rp 900 Juta

Nasional
KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

KSP: Pengambilalihan Pengelolaan Wilayah Udara di Kepri Tegaskan Integritas Teritorial NKRI

Nasional
Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Indonesia Ambilalih FIR di Kepri, KSP: Selanjutnya Pastikan Kesiapan Infrastruktur

Nasional
Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Kronologi Perubahan Nama Satuan Elite TNI AU Korps Paskhas Jadi Kopasgat

Nasional
Johan Budi 'Ceramahi' Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Johan Budi "Ceramahi" Pimpinan KPK: Tak Ada Gunanya Ajari Orang, kalau Anda Tak Berintegritas

Nasional
Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Ketum PBNU Tegur PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo karena Dugaan Terlibat Politik Praktis

Nasional
Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Ketua DPR Harap Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Kuatkan Komitmen Penegakan Hukum

Nasional
Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Eijkman Jelaskan Efektivitas Vaksin Booster Lawan Varian Omicron

Nasional
Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Kerangkeng Manusia di Langkat, Pimpinan Komisi III Minta Penegak Hukum Tak Pandang Bulu

Nasional
Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Airlangga Sebut Penyandang Disabilitas Bisa Jadi Mesin Penggerak Perekonomian

Nasional
Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Aliran Dana Pencucian Uang Mantan Pejabat Ditjen Pajak Diduga Sampai ke Eks Pramugari Siwi Widi Purwanti

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Penuhi Panggilan PBNU di Jakarta

Nasional
KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

KPK Tahan Eks Bupati Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa

Nasional
TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

TNI AD Segera Bangun Kodim Hingga Satuan Zeni Baru di Awal Kepindahan Ibu Kota Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.