Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/08/2012, 10:16 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Electroral threshold atau ambang batas partai politik untuk mengikuti pemilu selanjutnya lebih baik ditingkatkan sampai 5 persen.

Hal tersebut dibutuhkan karena Indonesia masih perlu menata ulang pemilu dan partai untuk menjadi lebih profesional.

"Selama ini kan 3,5 persen, kalau perlu ditingkatkan menjadi 5 persen karena kita mau menata ulang pemilu dan partai," ujar Siti Zuhro, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8/2012) malam.

Siti mengungkapkan, partai politik harus sejalan dengan sistem presidensiil. Menurutnya, selama ini parlemen tidak efektif, mulai dari perihal regulasi dan pengawasan sampai budgeting. Parlemen selama ini, lanjutnya, hanya kepanjangan tangan dari partai sehingga seringkali terjadi intrik dan skandal korupsi yang justru merugikan rakyat.

Parpol, tegasnya, harus segera ditata dengan electoral threshold yang tinggi. Hal itu bagus karena parpol akan mempunyai akar yang kuat daripada hanya menjadi penghibur dan kualitas parpol dipertanyakan banyak pihak.

"Semakin sulit electoral treshold itu, maka partai semakin menghargai SDM (Sumber Daya Manusia) yang ditampilkan oleh partai ke masyarakat," tambahnya.

Dirinya mengungkapkan, jika electoral threshold semakin sulit maka partai akan tersaring dengan profesional. Selain itu, parpol akan dituntut untuk lebih terlecut berkompetisi dengan mengedepankan kinerja yang serius melayani rakyat agar electoral threshold partai tersebut tidak ambruk.

Ketatnya electoral threshold, menurut dia, juga akan membuat parpol semakin bijak menyaring para kadernya. Kader yang berpotensi memimpin bangsa akan dapat dilahirkan dari electoral threshold yang ketat itu karena parpol akan lebih mengedepankan kader berdasarkan kualitas bukan kuantitas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 2 Oktober Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 2 Oktober Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Ke Serbia, KSAL Jajaki Kerja Sama Produksi Senjata dan Pelatihan Anti-teror

    Ke Serbia, KSAL Jajaki Kerja Sama Produksi Senjata dan Pelatihan Anti-teror

    Nasional
    12 Jam Berlalu, KPK Masih Geledah Kantor Kementan Terkait Dugaan Korupsi

    12 Jam Berlalu, KPK Masih Geledah Kantor Kementan Terkait Dugaan Korupsi

    Nasional
    Masa Pakai Hotel Sultan Selesai, Pemerintah Minta PT Indobuildco Segera Angkat Kaki

    Masa Pakai Hotel Sultan Selesai, Pemerintah Minta PT Indobuildco Segera Angkat Kaki

    Nasional
    Ditanya Soal Khofifah jadi Cawapres, Ganjar: Semua Masih Punya Kesempatan

    Ditanya Soal Khofifah jadi Cawapres, Ganjar: Semua Masih Punya Kesempatan

    Nasional
    Ada Mahfud dan Sandiaga di Rakernas PDI-P, Hasto: Para Menteri yang Jadi Sahabat Diundang

    Ada Mahfud dan Sandiaga di Rakernas PDI-P, Hasto: Para Menteri yang Jadi Sahabat Diundang

    Nasional
    Polri Ungkap Akan Ada Tersangka Baru di Kasus Mafia Bola Liga 2, Bakal Jerat Klub?

    Polri Ungkap Akan Ada Tersangka Baru di Kasus Mafia Bola Liga 2, Bakal Jerat Klub?

    Nasional
    Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

    Luhut: Amdal Rempang Eco City Masih Proses, Enggak Ada Masalah

    Nasional
    Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

    Kemendagri Siapkan Sanksi untuk Pemda yang Tak Anggarkan Dana Pilkada 2024

    Nasional
    3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut 'Flypast' HUT Ke-78 TNI

    3 Pesawat Super Hercules Terbaru Milik TNI AU Bakal Ikut "Flypast" HUT Ke-78 TNI

    Nasional
    Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan 'Soft Launching' Senin Depan

    Luhut Sebut Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan "Soft Launching" Senin Depan

    Nasional
    Soal Cawapres Ganjar, Hasto PDI-P: Tunggu Tanggal Mainnya dari Bu Mega

    Soal Cawapres Ganjar, Hasto PDI-P: Tunggu Tanggal Mainnya dari Bu Mega

    Nasional
    Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Dalami Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

    Kasus Korupsi BTS 4G, Kejagung Dalami Aliran Uang Rp70 M ke Komisi I DPR

    Nasional
    Cerita Ganjar Dibisiki Jokowi Saat Serius Simak Pidato Megawati

    Cerita Ganjar Dibisiki Jokowi Saat Serius Simak Pidato Megawati

    Nasional
    PDI-P Klaim Tema Kedaulatan Pangan di Rakernas Bukan untuk Sindir Mentan SYL

    PDI-P Klaim Tema Kedaulatan Pangan di Rakernas Bukan untuk Sindir Mentan SYL

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com