Kompas.com - 11/08/2012, 09:03 WIB
|
EditorNasru Alam Aziz

PEKANBARU, KOMPAS.com -- Kasus suap "uang lelah" sebesar Rp 900 juta kepada anggota DPRD Riau, untuk memuluskan revisi Peraturan Daerah Riau Nomor 6/2010 tentang penambahan anggaran arena menembak PON, memunculkan pemain baru, Tengku Azwir.

Mantan Ketua Komisi B DPRD Riau dari Fraksi Partai Demokrat yang sudah berstatus "tervonis kasus korupsi dalam sidang lain", terlibat percakapan dengan terdakwa Eka Dharma Putra (Kepala Seksi Sarana Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Riau), pada 2 April 2012, atau sehari menjelang hari H (sidang paripurna pengesahan Revisi Perda Nomor 6/2010, sekaligus hari penangkapan tiga tersangka suap Rp 900 juta).

Dalam rekaman yang diperdengarkan jaksa KPK pada persidangan hari Jumat (10/8/2012) petang, Azwir menyampaikan kalimat seperti ini: Sampaikan ke bos pak Eka, Maklumlah ya... Bagaimana kita mengamankan ini semua. ... Kalau bisa secepatnyalah, jangan sampai nanti... Kami lagi di fraksi ni... 

Saat hakim Ketua Majelis Krosbin Lumban Gaol mempertanyakan, apa arti kata "mengamankan" dalam perbincangan itu, Eka mengatakan berkaitan dengan uang lelah yang diminta dewan untuk menggolkan revisi Perda Nomor 6/2010. Adapun kata "bos", maksudnya adalah atasan Eka, Lukman Abbas, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Riau.

Krosbin mengejar, apakah Azwir merupakan anggota Pansus Revisi Perda 6/2010? Eka menyatakan tidak. "Lalu, mengapa dia meminta uang lelah?"

"Saya tidak tahu yang mulia. Setelah perbincangan itu saya hanya menyampaikan permintaan itu kepada Kadispora, dan pak Kadis tidak memberikan komentar," jawab Eka.

Karena masih belum puas, Krosbin bertanya lagi kepada Eka dan Jaksa KPK,  apakah nama Tengku Azwir pernah disebutkan dalam sidang-sidang sebelumnya? Semuanya sepakat mengatakan, belum pernah. Rekaman pembicaraan itu baru pertama kali kali diputar dalam sidang maraton selama hampir dua bulan ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Korupsi genset fiktif

Keterlibatan Azwir aktif meminta "uang lelah" sungguh di luar dugaan, mengingat anggota DPRD Riau itu, adalah tervonis kasus korupsi pengadaan mesin genset fiktif sewaktu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Pemkab Rokan Hulu. Azwir dinyatakan terbukti mendisposisikan pencairan dana ke PD Jaya Rohul sebesar Rp 5 miliar dari Rp 45 miliar yang dianggarkan pada bulan Februari dan Maret 2006, untuk pengadaan genset fiktif, yang menurut dia atas perintah Bupati.

Pada 11 April 2012, atau sembilan hari setelah percakapan dengan Eka, hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Isnurul Arif menyatakan Azwir terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis paling minimal kepada Azwir, satu tahun penjara dan denda Rp 50 juta.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.