Asal-usul Kepemimpinan Politik

Kompas.com - 11/08/2012, 02:12 WIB
Editor

Budiman Sudjatmiko

Dalam satu kesempatan, saya membincangkan pengaruh kepentingan bisnis pada kepemimpinan politik di Indonesia dengan dua politisi muda anggota DPR dari fraksi berbeda.

Kami menganalogikan pengaruh tersebut dengan keterlibatan bandar judi sepak bola. Dalam kasus Indonesia jika diibaratkan sepak bola, bandar judi memilih turun langsung bermain bola dan bertransaksi di tengah lapangan hijau. Tak lagi dari balik layar. Para pesepak bola sejati dicadangkan bahkan dikandangkan.

Logika serupa kerap terjadi di dunia politik Indonesia. Di sini para pebisnis dan spekulan bisnis memimpin proses politik di level partai dan negara meski dengan latar belakang organisasi dan ide politik yang sangat minim.

Sejumlah praktik berbeda terjadi di negeri-negeri demokrasi yang sudah matang, misalnya Inggris, Jerman, dan Perancis. Di sana partai-partai secara sengaja menawarkan kepemimpinan yang dibesarkan lewat organisasi partai ataupun gerakan-gerakan sosial akar rumput.

Fenomena ini bukan sekadar terjadi di partai kiri atau kiri- tengah (buruh, sosialis, dan sosial-demokrasi) yang memang banyak lahir dari gerakan sosial seperti serikat buruh. Di partai- partai kanan dan kanan-tengah yang dikenal probisnis pun, seperti konservatif, Kristen-demokrat, dan persatuan untuk republik, kepemimpinan lahir dari aktivis gerakan sosial atau pegiat struktur kepartaian.

Jika pun ada pebisnis yang terlibat, mereka menyadari karier politiknya maksimal adalah menjadi anggota parlemen dan tidak sebagai pimpinan politik di level negara ataupun partai. Dalam tradisi politik negeri-negeri ini, urusan negara dan partai adalah ”jatah” para intelektual-aktivis partai ataupun gerakan sosial. Mereka adalah insan yang biasa tertempa kompleksitas ide-ide besar serta kompleksitas lapangan, baik partai maupun masyarakat.

Ini terjadi karena memang sifat dan proses pengembangan karier politik itu berbeda logikanya dengan evolusi karier pebisnis. Jika gerakan dan karier politik menuntut kehadiran ide-ide besar tentang negara dan pergulatannya, evolusi bisnis berorientasi pada laba untuk kepentingan pribadi di level sangat mikro.

Gerakan sosial

Perbincangan di atas mendorong saya berefleksi seperti ini: tiap-tiap manusia tidak bisa menghindari perubahan, baik di level individu maupun sosial. Agar berjalan dengan benar, perubahan sosial mensyaratkan kepemimpinan politik.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Dalam Sidang Kasus Bansos Covid-19, Sekjen dan Dirjen Kemensos Mengaku Terima Brompton

Nasional
Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Ngabalin: Sikap Moeldoko soal Demokrat Keputusan Pribadi, Jangan Dikaitkan dengan Presiden

Nasional
Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Sambangi KPU, AHY Tegaskan Pelaksanaan KLB Kubu Moeldoko Tidak Sah

Nasional
Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Buka Masa Sidang, Puan Ajak Anggota DPR Tetap Produktif

Nasional
Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Azis Syamsuddin Minta Pemda Percepat Implementasi Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Nasional
DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

DPR Akan Awasi 8 Isu yang Ramai di Masyarakat, UU ITE hingga Jiwasraya

Nasional
Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Puan Sebut DPR Akan Segera Menetapkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Sidang Sengketa Pilkada, Pemohon Minta MK Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua Terpilih

Nasional
KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

KPK Sebut Pengusutan Kasus Korupsi oleh BUMD DKI Terkait Pengadaan Lahan di Cipayung

Nasional
Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Hakim Tanya Alasan Polda Metro Jaya Absen Dua Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Sebelumnya

Nasional
Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Polri Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 2.282 Purnawirawan Polisi

Nasional
Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Fadli Zon Harap Lebih Banyak Perempuan Terlibat dalam Politik dan Pembuatan Kebijakan

Nasional
Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Sidang IV Diikuti 346 Orang: 260 Virtual dan 86 Hadir Langsung

Nasional
Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Sore Ini, Vaksin Covid-19 AstraZeneca Tiba di Indonesia

Nasional
Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Sidang Sengketa Pilkada Sabu Raijua, Pemohon Curiga KPU Tak Cermat soal Kewarganegaraan Orient Riwu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X