Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPATK Temukan Transaksi Rp 10 Miliar Terkait Kasus Simulator

Kompas.com - 10/08/2012, 19:57 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang nilainya lebih dari Rp 10 miliar. Transaksi itu terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator ujian surat izin mengemudi (SIM).

Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK yang memuat soal transaksi mencurigakan tersebut sudah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sudah, sudah saya kirim sejak bulan Mei 2012, sudah kepada mereka, kepada KPK," kata Kepala PPATK M Yusuf seusai menghadiri pertemuan dengan Pimpinan KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/8/2012).

Menurut Yusuf, aliran dana mencurigakan itu terkait dengan satu rekening. Namun dia tidak mengungkap si pemilik rekening yang dimaksudnya itu.

"Yang disebut-sebut oleh media, saya tidak hafal," katanya saat ditanya siapa pemilik rekening tersebut.

Selain menyerahkan ke KPK, PPTAK mengirimkan LHA-nya terkait kasus simulator SIM ini ke Polri.

"Kalau yang di Polri, terkait rekening seseorang," ucap Yusuf.

Selebihnya, Yusuf mengatakan bahwa PPATK meminta KPK untuk menggunakan Pasal Pencucian Uang dalam mengusut suatu kasus korupsi. Dalam pertemuan tadi, katanya, PPATK kembali menyosialisasikan manfaat penggunaan pasal Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) tersebut.

"Saya jelaskan manfaatnya, kelebihannya, untungnya," tambah Yusuf.

Dalam kasus dugaan korupsi simulator SIM, KPK menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo, Wakil Kepala Korlantas Brigjen (Pol) Didik Purnomo, dan dua pihak swasta, yakni Sukoco S Bambang serta Budi Susanto. Tiga nama terakhir juga ditetapkan Polri sebagai tersangka kasus yang sama.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengaku belum mengetahui apakah LHA dari PPATK itu sudah sampai ke KPK atau belum. Menurutnya, KPK memang meminta data dari PPATK terkait kasus simulator SIM ini sekitar Juni 2012. Johan menambahkan, KPK pasti akan menelaah laporan PPATK tersebut.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-Serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    [POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

    Nasional
    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

    Nasional
    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

    Nasional
    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

    Nasional
    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

    Nasional
    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

    Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

    Nasional
    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

    Nasional
    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com