PNS Golongan II A Dituduh Punya "Rekening Gendut"

Kompas.com - 10/08/2012, 05:05 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

PAREPARE, KOMPAS.com — Seorang pegawai negeri sipil (PNS) golongan II A di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dituduh mempunyai "rekening gendut" dari hasil usaha haram. Indikasi itu muncul hanya karena yang bersangkutan kini tengah membangun rumah yang tergolong mewah senilai Rp 1,5 miliar di Kota Parepare.

Tuduhan itu dilayangkan sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Kelompok Relawan Anti Korupsi (KRAK), Kamis (9/8/2012). "Kita menduga adanya Indikasi rekening gendut yang dimiliki oleh oknum PNS bergolongan II A tersebut, apalagi sebuah bangunan mewah berdiri di seputar Jalan Industri Kecil, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang disinyalir dimiliki oleh oknum PNS itu," ujar Lasady, Koordinator Biro Investigasi LSM KRAK.

Lasady mengatakan, oknum PNS tersebut tidak mempunyai jabatan dan belum sarjana. "Menjadi pertanyaan kami bahwa oknum pegawai tersebut memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi atau pejabat teras di kota ini. Sehingga untuk mencapai keinginannya, ia memanfaatkan kedekatan itu," kata Lasady lagi.

"Dari hasil analisis KRAK, seorang PNS dengan golongan II A mempunyai penghasilan bersih sekitar Rp 2 juta per bulan. Kalaupun harus mengambil kredit di bank, maksimal hanya Rp 60 juta hingga Rp 70 juta dengan tenor pembayaran angsuran sepanjang 15 tahun," katanya.

Dengan kondisi itu, KRAK menduga oknum tersebut telah melakukan korupsi. "Sebagai pembanding, kami menelusuri PNS lainnya pada dinas yang berbeda dengan golongan III C dan IV A dan mempunyai jabatan strategis ketika mengajukan kredit di bank hanya memperoleh platform Rp 100 juta-an dengan standar gaji sekitar Rp 4 juta dengan masa angsuran 15 tahun," terangnya.

Mendengar hal ini, Sekretaris Daerah Pemkot Parepare, Achmad Faisal A Sapada, di ruang kerjanya kemarin, mengatakan, jika memang ada indikasi tersebut, pihaknya bisa saja melakukan pengecekan. Namun, menurutnya, sangat banyak PNS golongan II A yang mempunyai rekening. "Bisa saja dia mempunyai harta warisan," kata Faisal.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Acara KAMI Dibubarkan, Din Syamsuddin Bandingkan Sikap Polisi dengan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Kemendagri Minta Alat Peraga Kampanye Berupa APD Covid-19 Diperbanyak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X