Belum Ada Titik Temu Penanganan Kasus Korlantas

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad dan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Timur Pradopo kembali bertemu, Rabu (8/8/2012) malam. Namun, pertemuan itu tidak menghasilkan titik temu tentang kasus Korps Lalu Lintas Polri.

Dalam acara buka puasa bersama di Mabes Polri itu, kedua pimpinan lembaga penegakan hukum itu sempat bersalaman di hadapan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang turut hadir di Gedung Rupatama Mabes Polri. Presiden mengajak keduanya duduk bersama untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi simulator ujian pembuatan surat izin mengemudi pun menimbulkan banyak pertanyaan. Pada Senin (6/8/2012) malam, Timur dan Abraham kembali bersua untuk membicarakan penanganan kasus tersebut. Namun, keduanya menyatakan belum ada perkembangan dan kesepakatan lebih lanjut soal kasus yang mereka tangani bersama tersebut.

"Intinya begini, kita komitmen masalah korupsi, termasuk anggota polisi yang bermasalah, ya kita proses," ujar Timur saat ditanya tentang hasil pertemuan tersebut.

Timur menjelaskan, baik Polri maupun KPK fokus pada komitmen memberantas korupsi. Keduanya juga akan mencoba bersinergi dalam menangani kasus yang melibatkan beberapa anggota kepolisian itu. "Ini komitmen. (Persoalan) korupsi, bisa kita lakukan langkah-langkah sinergi," ujar Timur.

Menurutnya, KPK dan Polri masih berkoordinasi menyelesaikan polemik kewenangan penanganan kasus tersebut. Keduanya telah menetapkan tiga tersangka yang sama, yakni Brigjen (Pol) Didik Purnomo Budi Santoso, dan Sukotjo S Bambang.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Sutarman mengatakan, hingga kini belum ada perkembangan atas pertemuan pada Senin lalu. "Belum, masih seperti kemarin. Ya, kita kan harus mencari solusi yang terbaiklah," ujar Sutarman.

Sementara itu, Abraham enggan berkomentar dan hanya melemparkan senyum kepada wartawan. "Belum," ucapnya.

Seolah terjadi perebutan kewenangan di antara kedua institusi hukum tersebut. Banyak pihak meminta Polri menghentikan penyidikan dan menyerahkan kasus tersebut kepada KPK. Independensi Polri dipertanyakan dalam penanganan kasus yang terjadi dalam institusinya, yakni Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri).

Perkara ini muncul ketika KPK dan Polri sama-sama menyidik dan menetapkan tersangka kasus simulator ujian SIM. KPK lebih dulu menetapkan mantan Kepala Korlantas Polri Irjen (Pol) Djoko Susilo sebagai tersangka pada 27 Juli 2012. Keduanya memiliki tiga tersangka yang sama, yakni Wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek. Dua lainnya adalah pemenang tender, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan saksi kunci dalam perkara itu, yakni Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang.

Polri juga menetapkan Ajun Komisaris Besar Teddy Rusmawan sebagai Ketua Pengadaan dan Komisaris LGM sebagai Bendahara Korlantas. Polri bersikeras tetap melakukan penyidikan karena mengaku telah menyelidiki hal ini sebelumnya.