Kompas.com - 08/08/2012, 09:44 WIB
EditorHindra

Oleh YUDI LATIF

Bulan puasa hadir menandai retakan imaji sejarah bangsa. Dalam tradisi Islam, ibadah puasa adalah tanda kemenangan; diwajibkan setelah pertempuran Badar, saat pasukan kecil dengan komitmen kebenaran dan keadilan bisa mengalahkan pasukan besar dengan jiwa penindasan dan keangkuhan. Puasa sebagai tanda kemenangan juga mewarnai sejarah bangsa.

Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai tanda kemenangan atas penjajahan diproklamasikan pada bulan puasa. Waktunya dipilih secara saksama oleh Bung Karno pada tanggal 17 Agustus (1945), bertepatan dengan 17 Ramadhan yang dipercaya oleh umat Islam sebagai hari keramat, awal turunnya Al Quran sebagai Al-Furqon (pembeda antara kebenaran dan kebatilan).

Berbeda dengan imaji puasa pada awal kemerdekaan, bulan puasa tahun ini membiaskan imaji keterpurukan. Tradisi perolehan medali emas di olimpiade berhenti. Kegagalan ini lebih tercoreng oleh memudarnya nilai sportivitas. Lembaga penegak hukum justru sarang pelanggar hukum; institusi kepolisian yang mestinya memuliakan imperatif hukum (right) justru mengedepankan logika kekuatan (might)—ngotot menangani sendiri kasus korupsi yang menimpa institusinya. Keterpurukan bangsa ini nyaris sempurna bahkan Al Quran sebagai Al-Furqon dijatuhkan nilai kesuciannya oleh tangan-tangan kebatilan korupsi yang tak lagi mengenal batas.

Setelah 14 tahun reformasi, politik menjadi berisik sebagai ”komedi omong” di sepanjang perubahan prosedural dalam skala masif. Sebegitu jauh, belum ada tanda bahwa pelbagai perubahan itu kian mendekatkan bangsa ke jalur kemenangan. Berbagai perubahan yang terjadi tidak membawa transformasi dalam watak kekuasaan. Watak penyelenggara negara tetap bersifat narsistik; lebih melayani kepentingan sendiri dan kelompoknya ketimbang kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Faktor pemimpin memang selalu memainkan peran penting dalam transformasi watak kekuasaan. Pada masa krisis, pemimpin harus bisa mengatasi kelemahan institusional lewat kekuatan personal. Pemimpin harus menyadari pentingnya merawat harapan dan optimisme, dengan mengobarkan tekad, kehendak, dan tindakan bersama, melalui keteladanan yang memberikan inspirasi kepada rakyatnya untuk meraih kemuliaan hidup lewat kesediaan bergotong royong merealisasikan kebajikan bersama.

Yang diperlukan memang pemimpin kuat yang berani mengambil keputusan sulit. Namun, tidaklah berarti kita harus memalingkan imaji kita kembali kepada pemimpin yang kekuatannya bersifat represif. Yang diperlukan adalah pemimpin transformatif yang mengandalkan kekuatannya pada keteguhan menjalankan hukum dan etika kekuasaan.

Gerak lurus keteguhan kepemimpinan dalam mengemban nomokrasi (rule of law) tidak hanya bergantung pada kudanya, tetapi juga kekuatan pelananya. Rekayasa pelana institusional harus dirancang ketat untuk memastikan agar kuda bisa bergerak terus di jalan yang benar. Prinsip-prinsip pemilu yang murah, perekrutan kepemimpinan yang lebih menekankan daya otoritatif ketimbang daya beli, penyelenggaraan pemerintahan yang melayani publik secara transparan dan akuntabel harus diinkorporasikan ke dalam desain institusi politik.

Dalam buku Why Nations Fail (2012), Daron Acemoglu dan James A Robinson menunjukkan bukti-bukti yang meyakinkan betapa pentingnya rancangan institusi politik dalam membentuk perekonomian, perilaku kolektif (budaya) dan watak kekuasaan yang pada gilirannya menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu bangsa.

Namun, betapapun kuatnya pelana kendali yang kita siapkan, tidak ada jaminan pemimpin dapat mengemban tugasnya secara benar. Banyak di antara krisis dan kesulitan yang kita hadapi menyembunyikan krisis spiritual yang dalam.

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

    6 Poin Evaluasi Kemenhub soal One Way dan Ganjil Genap di Tol Selama Mudik

    Nasional
    KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

    KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

    Nasional
    Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

    Nasional
    Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

    Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

    Nasional
    Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

    Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

    Nasional
    Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

    Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

    Nasional
    Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

    Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

    Nasional
    Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

    Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

    Nasional
    Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

    Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

    Nasional
    Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

    Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

    Nasional
    Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

    Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

    Nasional
    Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

    Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

    Nasional
    Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

    Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

    Nasional
    Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

    Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

    Nasional
    Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

    Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.