Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tamsil: Kode-kode Tunjukkan Siapa Pengusul DPID

Kompas.com - 07/08/2012, 20:53 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Unsur pimpinan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Tamsil Linrung, membenarkan adanya kode-kode dalam dokumen yang menunjukkan alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID).

Menurut Tamsil, kode-kode yang letaknya di samping penjelasan tentang daerah penerima DPID tersebut menunjukkan pihak yang mengajukan usulan DPID.

"Untuk memudahkan, ini (usulan) dari graksi ini, ini (usulan) dari komisi ini," kata Tamsil saat bersaksi untuk terdakwa Wa Ode Nurhayati dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Sementara itu, Wa Ode Nurhayati sebelumnya mengatakan, kode-kode itu menunjukkan pihak yang mendapat jatah fee DPID.

Menurut Tamsil, anggota Dewan secara perseorangan dapat mengajukan usulan daerah penerima DPID. Asalkan, pengajuan tersebut disertakan usulan dari pemerintah daerah yang dimaksud.

Meskipun begitu, tidak semua usulan DPID dapat diterima pimpinan Banggar. Jika daerah yang diusulkan memiliki kemampuan ekonomi baik, kemungkinan besar akan ditolak masuk dalam daftar penerima DPID.

Tamsil juga mengatakan, sistem pengodean dalam usulan DPID tersebut sudah biasa diterapkan. "Bahkan dulu ada warna-warna untuk menunjukkan ini dari poksi (kelompok fraksi) ini, dari daerah ini, untuk menunjukkan itu," ungkapnya.

Saat ditanya soal arti kode P4, A, P, K, J, Tamsil mengaku tidak tahu. "Saya lupa," ucapnya.

Sebelumnya, Wa Ode mengungkapkan bahwa kode-kode tersebut menunjukkan jatah fee DPID untuk pimpinan DPR dan pimpinan Banggar DPR. Menurut Wa Ode, "K" merujuk pada pimpinan DPR, sedangkan "P" mewakili pimpinan Banggar DPR. Dikatakannya, K satu mendapat jatah Rp 300 miliar, sedangkan empat K lainnya Rp 250 miliar. Kemudian empat P mendapat jatah lebih kecil dari K.

"Saya hanya membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) milik saksi Nando yang merupakan tenaga ahli (TA) Banggar. Jadi, KPK menemukan laptop dalam penggeledahan di ruang Banggar. Kemudian, KPK meminta Nando menjelaskan," ujarnya beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com