JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto mengatakan, konsolidasi yang dilakukan Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Senin (6/8/2012), adalah hal yang wajar.
Menko Polhukam meminta media tak berprasangka negatif terhadap konsolidasi yang dilakukan tak kurang seminggu penyidik KPK menggeledah Gedung Korps Lalu Lintas dan menemukan barang bukti soal aliran dana ke pejabat Polri terkait kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM.
"Apa enggak boleh mengadakan pertemuan? Kalau KPK mengadakan pertemuan, enggak boleh juga? Jadi jangan selalu diambil negatif," kata Djoko kepada para wartawan di Gedung Pertamina, Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Selain konsolidasi, Divisi Hukum Polri juga menggelar pertemuan dengan pakar hukum Yusril Ihza Mahendra untuk membahas soal sengketa kewenangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM. Pada pertemuan itu, kuasa hukum tersangka Djoko Susilo, Hotma Sitompul dan Juniver Girsang, turut hadir.
Djoko mengatakan, pemerintah optimistis ada titik temu antara KPK-Polri terkait penanganan kasus korupsi tersebut. Dirinya mengatakan, masyarakat jangan terlalu pesimis. Hal terpenting, kedua lembaga penegak hukum itu sepakat bahwa ada indikasi korupsi pada proyek tersebut.
Djoko, yang juga Ketua Komisi Kepolisian Nasional, mengatakan, Kapolri dan Ketua KPK Abraham Samad kembali bertemu untuk membicarakan soal sengketa kewenangan tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, ada perbedaan persepsi antara Kapolri dan Ketua KPK soal hasil pertemuan.
"Saya berharap Kamis besok atau hari Rabu ini, keduanya bisa bertemu," kata Djoko. Pada pertemuan ini, Djoko meminta hasil pertemuan ditulis dan ditandatangani sehingga tidak ada perbedaan persepsi lagi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.