Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menuju Pilkada Serentak, Pilkada 2014 Diusulkan Ditunda

Kompas.com - 07/08/2012, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, berpendapat, wacana penundaan pemilu kepala daerah pada tahun 2014 bisa menjadi langkah awal menuju penyelenggaraan pemilu secara serentak di tingkat daerah.

"Kalau sampai 2015, itu bukan hanya diundur, tapi sebagai bagian proyek jangka panjang untuk penyelenggaraan pilkada secara serentak," kata Ramlan Surbakti saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/8/2012).

Ramlan menyebutkan, hampir separuh penyelenggaraan pilkada berlangsung tahun 2005 hingga 2010. Apabila pilkada 2014 ditunda satu tahun maka lebih dari separuh pilkada akan berlangsung pada tahun yang sama, yaitu 2015. Ia juga mengatakan, itu bisa menjadi upaya nyata pemisahan penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal dan nasional.
    
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga itu menyarankan pemisahan pemilu secara berkala setiap dua setengah tahun. Menurutnya, hal itu dapat meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemilu, terutama dari segi keteraturan waktu. "Saran saya pemilu lokal serentak berjarak dua setengah tahun dengan pemilu nasional serentak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memunculkan wacana penundaan pilkada yang dijadwalkan tahun 2014. Alasannya, pelaksanaan pilkada yang berdekatan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden dikhawatirkan menimbulkan kejenuhan masyarakat.
    
Sebanyak 43 pilkada tahun 2014 akan ditunda dan perubahan jadwalnya diserahkan ke masing-masing wewenang di daerah. KPU Jawa Timur sudah memutuskan untuk memajukan pilgub ke tahun 2013 dan KPU Nusa Tenggara Timur baru memutuskan untuk menunda tujuh pilkada di tujuh kabupaten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com