Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Tidak Ada Unjuk Kekuatan KPK dan Polri

Kompas.com - 06/08/2012, 20:55 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator ICW, Danang Widoyoko, mengungkapkan bahwa perseteruan antara KPK dan Polri yang memanas bukanlah ajang unjuk kekuatan di antara kedua belah pihak. Sejauh pandangan Danang, KPK justru ingin membina hubungan baik dengan Polri dan menghindari konflik terbuka dengan institusi penegak hukum tersebut.

"Hubungan baik KPK dan Polri penting untuk memudahkan proses penegakan hukum. Golnya antara KPK dan Polri kan sama, yaitu untuk penanganan kasus ini (korupsi simulator SIM Korlantas Polri) dan membongkarnya. Jadi tidak ada yang namanya kuat-kuatan antara KPK dan Polri," ujar Danang di Cikini, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Danang menambahkan bahwa ketika Polri ikut campur menangani tersangka dan barang bukti, hal itu justru mempersulit KPK. Sikap Polri yang sedemikian membangkang harusnya cepat disadari karena bagaimanapun juga Polri adalah institusi penegak hukum. Danang khawatir jika sikap Polri tersebut merupakan ketakutan mereka terhadap penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Menurut Danang, penanganan korupsi oleh KPK, seperti kasus Hambalang ataupun wisma atlet, berdampak luas pada tersangka di luar kasus korupsi tersebut, misalnya anggota DPR yang menerima suap. "Ada ketakutan Polri jika kasus itu bisa merembet juga ke tersangka petinggi Polri lainnya," tambahnya.

Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus cepat menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimanapun juga Presiden adalah atasan langsung dari Polri. Jika Presiden tidak segera menyelesaikan sengketa penyidikan KPK dan Polri atas kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri, maka sengketa ini akan sulit berakhir.

Untuk itu, Danang mendesak Presiden Yudhoyono benar-benar bertindak secara nyata. Keinginan dari KPK untuk menyelesaikan permasalahan dengan akal sehat seharusnya ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menginstruksikan Polri menghentikan penyidikan.

Polri, lanjut Danang, akan percuma memanggil ahli hukum untuk menguatkan kedudukannya karena rakyat lebih mendukung KPK. Terlebih lagi secara netralitas, Polri sudah kalah telak karena tidak mungkin tega memangsa anaknya sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

    Nasional
    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

    Nasional
    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

    Nasional
    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

    Nasional
    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

    Nasional
    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

    Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

    Nasional
    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

    Nasional
    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

    Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

    Nasional
    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Nasional
    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com