Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Tidak Ada Unjuk Kekuatan KPK dan Polri

Kompas.com - 06/08/2012, 20:55 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator ICW, Danang Widoyoko, mengungkapkan bahwa perseteruan antara KPK dan Polri yang memanas bukanlah ajang unjuk kekuatan di antara kedua belah pihak. Sejauh pandangan Danang, KPK justru ingin membina hubungan baik dengan Polri dan menghindari konflik terbuka dengan institusi penegak hukum tersebut.

"Hubungan baik KPK dan Polri penting untuk memudahkan proses penegakan hukum. Golnya antara KPK dan Polri kan sama, yaitu untuk penanganan kasus ini (korupsi simulator SIM Korlantas Polri) dan membongkarnya. Jadi tidak ada yang namanya kuat-kuatan antara KPK dan Polri," ujar Danang di Cikini, Jakarta, Senin (6/8/2012).

Danang menambahkan bahwa ketika Polri ikut campur menangani tersangka dan barang bukti, hal itu justru mempersulit KPK. Sikap Polri yang sedemikian membangkang harusnya cepat disadari karena bagaimanapun juga Polri adalah institusi penegak hukum. Danang khawatir jika sikap Polri tersebut merupakan ketakutan mereka terhadap penanganan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Menurut Danang, penanganan korupsi oleh KPK, seperti kasus Hambalang ataupun wisma atlet, berdampak luas pada tersangka di luar kasus korupsi tersebut, misalnya anggota DPR yang menerima suap. "Ada ketakutan Polri jika kasus itu bisa merembet juga ke tersangka petinggi Polri lainnya," tambahnya.

Dia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus cepat menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimanapun juga Presiden adalah atasan langsung dari Polri. Jika Presiden tidak segera menyelesaikan sengketa penyidikan KPK dan Polri atas kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri, maka sengketa ini akan sulit berakhir.

Untuk itu, Danang mendesak Presiden Yudhoyono benar-benar bertindak secara nyata. Keinginan dari KPK untuk menyelesaikan permasalahan dengan akal sehat seharusnya ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menginstruksikan Polri menghentikan penyidikan.

Polri, lanjut Danang, akan percuma memanggil ahli hukum untuk menguatkan kedudukannya karena rakyat lebih mendukung KPK. Terlebih lagi secara netralitas, Polri sudah kalah telak karena tidak mungkin tega memangsa anaknya sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

    Nasional
    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

    Nasional
    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

    Nasional
    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

    Nasional
    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

    Nasional
    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

    Nasional
    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

    Nasional
    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

    Nasional
    Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

    Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

    Nasional
    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

    Nasional
    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

    Nasional
    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

    Nasional
    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

    Nasional
    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com