Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anas: Presiden Tak Perlu Intervensi Polri dan KPK

Kompas.com - 05/08/2012, 22:18 WIB
Galih Prasetyo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan Presiden SBY belum terbilang perlu turut campur tangan perihal salah paham atau saling berebut kewenangan antara Polri dan KPK dalam menyelesaikan dugaan korupsi proyek silmulator SIM yang terjadi di Korps Lantas Polri sebesar 198,7 triliun.

"Masalah ini kan sudah jelas. Jalankan saja ketentuan yang berlaku. Tidak perlu mengajak dorongan pihak luar dan campur tangan dari siapa pun," kata Anas Urbaningrum saat acara buka puasa bersama di kediamannya, di Bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu (5/8/2012).

Anas berpendapat, salah paham yang terjadi antara Polri dan KPK apabila di intervensi hanya akan melahirkan kontroversi. "Intervensi ataupun campur tangan pihak luar (termasuk presiden) hanya akan melahirkan perdebatan panjang," ujarnya.

Ia mengatakan, hal semacam itu jangan terlalu dibahas di ruang publik. Sebab akan mengganggu substansi proses penegakan hukum.

Anas menegaskan, sesuatu yang sudah jelas aturannya tak perlu diperdebatkan lagi, termasuk perlu tidaknya presiden ikut campur dalam persoalan salah paham di tubuh Polri dan KPK terkait siapa yang paling berwenang mengurus kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM.

"Hal demikian jangan terlalu dibawa dan dibahas diranah opini publik. Justru yang meriah perdebatan opininya sehingga hanya akan mengaburkan substansi dalam penegakan hukum," kata Anas.

Terlebih, salah paham di tubuh Polri dan KPK jangan dimaknai dengan penggunaan istilah Cicak Versus Buaya seperti yang pernah terjadi di masa lalu dan jangan terlalu dibesar-besarkan.

Sebab pengalaman masa lalu itu terbilang kurang baik. "Memang ada cicak dan buayanya? Justru hal itu merupakan pengalaman masa lalu yang kurang baik sehingga yang terpenting bagaimana memetik hikmahnya," tutur Anas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

    Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

    Nasional
    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

    Nasional
    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

    Nasional
    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

    Nasional
    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

    Nasional
    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

    Nasional
    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

    Nasional
    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

    Nasional
    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

    Nasional
    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

    Nasional
    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com