SBY Melempem Tangani Sengketa KPK dan Polri - Kompas.com

SBY Melempem Tangani Sengketa KPK dan Polri

Kompas.com - 03/08/2012, 20:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang merupakan atasan langsung Polri dinilai melakukan pembiaran terkait sengketa penyidikan perkara kasus korupsi pengadaan simulator SIM yang melibatkan KPK dan Polri. SBY menunjukkan dirinya melempem dalam mengambil keputusan yang sangat jelas tindak pelanggaran hukum.

"Jika Presiden SBY tetap diam dan membiarkan masalah ini berlarut lalu meruncing, maka Presiden justru melanggar hukum," ujar praktisi hukum Taufik Bashari di Jakarta, Jumat (3/8/2012).

Taufik yang akrab disapa Tobas menerangkan bahwa Presiden harus mengeluarkan Keppres untuk penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Polri. Jika Presiden tetap melempem dan Kapolri beserta jajarannya bersikeras untuk menangani penyidikan, Presiden dapat tersangkut perkara pidana karena melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Presiden itu atasan Polri karena Polri berada langsung di bawah Presiden. Yang paling bertanggung jawab jika Polri melanggar hukum adalah Presiden. Kalau SBY diam dan hanya menunggu saja, tapi tidak ada keputusan yang keras menjewer Polri, maka dapat dikatakan SBY takut pada Polri dan melakukan tindakan yang melanggar hukum," tambahnya.

Hal senada diungkapkan Ketua LBH Jakarta Alvon Kurnia Palma. Alvon berharap aparat kepolisian tidak meruncingkan keadaan dan polemik cicak versus buaya terulang.

Dia juga menambahkan, jika melihat SBY yang lemah dan tidak bijak, ke depannya Polri sebaiknya tidak berada di bawah komando Presiden. Kewenangan Polri harus dikembalikan pada tujuan dari Polri berdiri, yaitu sebagai institusi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Jika Polri diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, lanjut dia, Polri akan tetap arogan dan memandang remeh institusi lainnya. Hal itu juga disebabkan karena Polri berada langsung di bawah Presiden.

"Kalau Presidennya seperti SBY, maka Polri akan tetap arogan dan sewenang-wenang pada masyarakat. Kini kita dapat menilai wujud dari Presiden kita dalam mengambil keputusan. Pembiaran dan tidak memiliki inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Harusnya masalah ini kalau SBY tegas dan benar-benar berdiri di garda depan perang melawan korupsi maka sengketa penyidikan antara KPK dan Polri tidak akan terjadi," kata Alvon.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorAna Shofiana Syatiri

    Terkini Lainnya

    Libur Panjang Lebaran Dinilai Momentum Majukan Ekonomi Kreatif Daerah

    Libur Panjang Lebaran Dinilai Momentum Majukan Ekonomi Kreatif Daerah

    Nasional
    Sandiaga : Ini Pertama Kali 'Video Call' Digunakan sejak Jakarta Smart City Berdiri

    Sandiaga : Ini Pertama Kali "Video Call" Digunakan sejak Jakarta Smart City Berdiri

    Megapolitan
    Hinggap di Pekarangan Rumah Warga, Seekor Elang Sikep Madu Diselamatkan

    Hinggap di Pekarangan Rumah Warga, Seekor Elang Sikep Madu Diselamatkan

    Regional
    Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Disabilitas Dioperasikan di Koridor 1

    Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Disabilitas Dioperasikan di Koridor 1

    Megapolitan
    'Saya Kepengin Sentil Dia, Kok, Ada Orang Bisa Kejam Begitu...'

    "Saya Kepengin Sentil Dia, Kok, Ada Orang Bisa Kejam Begitu..."

    Megapolitan
    3 Jurusan Soshum Paling Ketat di SBMPTN 2018

    3 Jurusan Soshum Paling Ketat di SBMPTN 2018

    Edukasi
    Wali Kota Jakut Tak Mau Tanggapi Pujian Taufik

    Wali Kota Jakut Tak Mau Tanggapi Pujian Taufik

    Megapolitan
    Mencari Lokasi Relokasi Pedagang Blok G di Blok F Pasar Tanah Abang

    Mencari Lokasi Relokasi Pedagang Blok G di Blok F Pasar Tanah Abang

    Megapolitan
    Wali Kota di Jepang Berjuang Ubah Larangan Perempuan Masuk Arena Sumo

    Wali Kota di Jepang Berjuang Ubah Larangan Perempuan Masuk Arena Sumo

    Internasional
    Sekjen PPP Sebut Gerindra Masih Bahas Opsi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Sekjen PPP Sebut Gerindra Masih Bahas Opsi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Nasional
    Pemilik Lahan Akui Kesulitan Cegah Warga Buang Sampah di Kolong Tol Pelabuhan

    Pemilik Lahan Akui Kesulitan Cegah Warga Buang Sampah di Kolong Tol Pelabuhan

    Megapolitan
    SBY Akan Bertemu Presiden PKS, Partai Gerindra Tak Khawatir

    SBY Akan Bertemu Presiden PKS, Partai Gerindra Tak Khawatir

    Nasional
    Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

    Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

    Internasional
    Imbas Penemuan Bom Sisa Perang Dunia II, KBRI di Berlin Ditutup Sementara

    Imbas Penemuan Bom Sisa Perang Dunia II, KBRI di Berlin Ditutup Sementara

    Nasional
    Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

    Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

    Internasional

    Close Ads X