Brigjen Didik Juga Disangka Menyalahgunakan Kewenangan

Kompas.com - 02/08/2012, 20:41 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Brigadir Jenderal Didik Purnomo diduga menyalahgunakan kewenangannya selaku Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, dalam pengadaan simulator roda dua dan roda empat ujian surat izin mengemudi (SIM) tahun 2011. Dia disangka menyalahgunakan kewenangannya bersama-sama Kepala Korlantas saat itu, yakni Irjen (Pol) Djoko Susilo.

Keduanya dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 56 KUHP. Pasal sangkaan untuk Djoko ini diumumkan Ketua KPK Abraham Samad, Kamis (2/8/2012).

"Ketika kasus ini dinaikan dari penyelidikan ke penyidikan, memang dalam sprindik (surat perintah penyidikan) itu kita sudah menetapkan tersangka lainnya," terang Abraham.

Selain Didik, KPK juga menjerat dua pihak swasta, yakni Direktur Utama PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (PT CMMA) Budi Susanto dan Direktur Utama PT Inovasi Teknologi Indonesia (PT ITI) Sukoco S Bambang dengan pasal yang sama.

Akibat perbuatan mereka, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 90 miliar hingga Rp 100 miliar. Diduga, ada praktik penggelembungan harga barang, tindak pidana suap, dan penyalahgunaan kewenangan dalam kasus ini.

Informasi dari KPK menyebutkan, Didik diduga ikut menerima uang dari rekanan terkait proyek simulator ini. Abraham menjelaskan, Didik, Budi, dan Bambang ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Djoko, pada 27 Juli 2012. Hanya saja, status tersangka ketiganya baru diumumkan hari ini.

Sementara status Djoko diumumkan pada Selasa (31/7/2012). Hari ini, Polri juga mengumumkan penetapan Didik, Budi, dan Bambang sebagai tersangka.

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

    Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

    Nasional
    Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

    Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

    Nasional
    Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

    Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

    Nasional
    Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

    Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

    Nasional
    KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

    KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

    Nasional
    Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

    Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

    Nasional
    Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

    Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

    Nasional
    Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

    Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

    Nasional
    Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

    Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

    Nasional
    Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

    Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

    Nasional
    Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

    Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

    Nasional
    Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

    Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

    Nasional
    Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

    Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

    Nasional
    Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

    Menteri LHK Klaim Hulu Daerah Aliran Sungai Barito Masih Terjaga Baik

    Nasional
    Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Moeldoko: Kita Mesti Rasional

    Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Moeldoko: Kita Mesti Rasional

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X