Banglades Larang Badan Amal Bantu Rohingya

DHAKA, KOMPAS.com — Banglades meminta tiga lembaga amal internasional menghentikan bantuan kepada pengungsi Rohingya yang masuk ke negara itu untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan dan kekerasan di Myanmar. Pejabat Banglades mengatakan hal itu, Kamis (2/8/2012).

Menurut Joynul Bari, seorang pejabat lokal, organisasi Doctors without Borders (MSF) dari Perancis, Action Against Hunger (ACF), serta Muslim Aid UK asal Inggris telah diminta menghentikan pelayanan mereka di Distrik Cox's Bazaar yang berbatasan dengan Myanmar.

"Organisasi-organisasi kemanusiaan itu memberi bantuan kepada puluhan ribu pengungsi Rohingya yang tidak terdaftar secara ilegal. Kami meminta mereka menghentikan semua proyek di Cox's Bazaar menyusul arahan dari Biro Urusan Lembaga Swadaya Masyarakat," kata Bari kepada AFP.

Bari mengatakan, organisasi-organisasi itu "mendorong luapan pengungsi Rohingya" dari negara bagian Rakhine, Myanmar, menyusul konflik sektarian yang menewaskan setidaknya 80 orang.

Ketiga organisasi tersebut memberikan layanan kesehatan, pelatihan, makanan, dan minuman kepada para pengungsi yang tinggal di Cox's Bazaar sejak awal 1990-an. MSF mendirikan sebuah klinik tak jauh dari kamp pengungsi Rohingya dan mampu melayani hingga 100.000 orang.

Warga etnis Rohingya yang beragama Islam dianggap sebagai imigran gelap oleh Pemerintah Myanmar dan warga Burma, etnis terbesar di negara itu. Oleh PBB, mereka dianggap sebagai salah satu suku minoritas yang paling teraniaya.

Obaidur Rahman, Kepala Muslim Aid UK di Banglades, membenarkan informasi bahwa lembaganya telah menghentikan layanan menyusul perintah dari pemerintah.

Pemerintah Dhaka mengatakan, sekitar 300.000 warga Rohingya saat ini tinggal di Banglades, dan menjadi penduduk mayoritas kawasan Cox's Bazaar, setelah mereka mengungsi dari Myanmar. Hanya sekitar 30.000 orang dari mereka yang merupakan pengungsi terdaftar, yang tinggal di dua kamp pengungsi yang dikelola PBB.

Dalam dua pekan terakhir, Banglades menyuruh kembali kapal-kapal yang mengangkut ratusan pengungsi Rohingya, meskipun ada desakan dari Amerika Serikat dan organisasi-organisasi hak asasi manusia agar negara itu mau menerima mereka.

Sementara itu, Human Right Watch (HRW) melaporkan temuan mereka bahwa aparat keamanan Myanmar menembaki dan memerkosa warga Rohingya, serta tidak bertindak apa pun ketika mereka diserang suku lain, selama terjadinya gelombang kekerasan sektarian.

Pihak berwenang gagal melindungi, baik warga Muslim maupun Buddha, kemudian "membiarkan gerakan kekerasan dan pengumpulan massa untuk melawan warga Rohingya", kata HRW.