KPK Jangan Takut Jerat Pihak yang Menghalangi - Kompas.com

KPK Jangan Takut Jerat Pihak yang Menghalangi

Kompas.com - 02/08/2012, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi harus berani menjerat siapapun, termasuk aparat penegak hukum, jika menemukan indikasi  tindakan menghalang-halangi kerja KPK terkait perkara dugaan korupsi pengadaan alat simulasi roda dua dan empat untuk ujian surat izin mengemudi di Markas Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri.

Tindakan itu dapat dikenakan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Tipikor. Pasal itu yakni "setiap orang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun...."

"KPK harus berani menerapkannya karena sikap Polri seolah ingin melindungi korpsnya," kata aktivis Indonesia Corruption Watch Donal Fariz ketika dihubungi di Jakarta, Kamis ( 2/8/2012 ).

Donal mengatakan, Polri tidak boleh menghalang-halangi langkah KPK untuk menggunakan seluruh dokumen hasil sitaan di Gedung Korps Lantas Polri. Dia meragukan alasan Polri yang juga akan menggunakan dokumen itu lantaran menangani perkara yang sama.

Jika memang Bareskrim Polri ingin mencari bukti dalam perkara itu, lanjut Donal, seharusnya penyidik Bareskrim Polri menggeledah lebih dulu Gedung Korps Lantas milik Polri itu.

"Jika memang ingin dijadikan barang bukti, seharusnya barang itu tidak di Korlantas, tapi sudah disita Bareskrim. Sementara KPK menyita saat masih di Korlantas. Jadi, posisinya jangan sampai seolah KPK meminta persetujuan Polri dulu untuk menggunakan dokumen itu," kata dia.

Seperti diberitakan, dokumen hasil sitaan KPK sempat tertahan di Gedung Korps Lantas. Polri sempat tak mengizinkan dokumen dibawa KPK dengan alasan juga menangani perkara itu.

KPK pernah menggunakan Pasal 21 UU Tipikor kepada Anggodo Widjojo setelah diduga menggelontorkan uang Rp 5,1 miliar agar KPK menghentikan pengusutan perkara SKRT dengan tersangka Anggoro Widjojo, kakak kandungnya.

Terakhir, dua warga negara Malaysia, yakni Hasan Bin Khusi dan R Azmi Bin Muhamad Yusof juga dijerat Pasal 21 setelah diduga turut serta membantu pelarian Neneng Sri Wahyuni, istri M Nazaruddin.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
    EditorErlangga Djumena
    Komentar

    Terkini Lainnya

    Libur Panjang Lebaran Dinilai Momentum Majukan Ekonomi Kreatif Daerah

    Libur Panjang Lebaran Dinilai Momentum Majukan Ekonomi Kreatif Daerah

    Nasional
    Sandiaga : Ini Pertama Kali 'Video Call' Digunakan sejak Jakarta Smart City Berdiri

    Sandiaga : Ini Pertama Kali "Video Call" Digunakan sejak Jakarta Smart City Berdiri

    Megapolitan
    Hinggap di Pekarangan Rumah Warga, Seekor Elang Sikep Madu Diselamatkan

    Hinggap di Pekarangan Rumah Warga, Seekor Elang Sikep Madu Diselamatkan

    Regional
    Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Disabilitas Dioperasikan di Koridor 1

    Bus Transjakarta yang Dilukis Anak-anak Disabilitas Dioperasikan di Koridor 1

    Megapolitan
    'Saya Kepengin Sentil Dia, Kok, Ada Orang Bisa Kejam Begitu...'

    "Saya Kepengin Sentil Dia, Kok, Ada Orang Bisa Kejam Begitu..."

    Megapolitan
    3 Jurusan Soshum Paling Ketat di SBMPTN 2018

    3 Jurusan Soshum Paling Ketat di SBMPTN 2018

    Edukasi
    Wali Kota Jakut Tak Mau Tanggapi Pujian Taufik

    Wali Kota Jakut Tak Mau Tanggapi Pujian Taufik

    Megapolitan
    Mencari Lokasi Relokasi Pedagang Blok G di Blok F Pasar Tanah Abang

    Mencari Lokasi Relokasi Pedagang Blok G di Blok F Pasar Tanah Abang

    Megapolitan
    Wali Kota di Jepang Berjuang Ubah Larangan Perempuan Masuk Arena Sumo

    Wali Kota di Jepang Berjuang Ubah Larangan Perempuan Masuk Arena Sumo

    Internasional
    Sekjen PPP Sebut Gerindra Masih Bahas Opsi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Sekjen PPP Sebut Gerindra Masih Bahas Opsi Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

    Nasional
    Pemilik Lahan Akui Kesulitan Cegah Warga Buang Sampah di Kolong Tol Pelabuhan

    Pemilik Lahan Akui Kesulitan Cegah Warga Buang Sampah di Kolong Tol Pelabuhan

    Megapolitan
    SBY Akan Bertemu Presiden PKS, Partai Gerindra Tak Khawatir

    SBY Akan Bertemu Presiden PKS, Partai Gerindra Tak Khawatir

    Nasional
    Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

    Bahas Pengurangan Uang Pensiun Tentara, Wakil Rakyat Taiwan Berkelahi

    Internasional
    Imbas Penemuan Bom Sisa Perang Dunia II, KBRI di Berlin Ditutup Sementara

    Imbas Penemuan Bom Sisa Perang Dunia II, KBRI di Berlin Ditutup Sementara

    Nasional
    Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

    Umumkan Krisis Keuangan Negara, Menteri Luar Negeri Sudan Dipecat

    Internasional

    Close Ads X