Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Polri Takut "Jeruk Makan Jeruk"

Kompas.com - 31/07/2012, 23:22 WIB
Aditya Revianur

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ruhut Sitompul, politisi Partai Demokrat dan anggota Komisi III DPR, menilai Polri lambat dalam menangani kasus dugaan korupsi di Korps Lalu Lintas (Korlantas) karena khawatir akan timbul konflik di dalam tubuh kepolisian.

"Sebenarnya tindakan Polri itu sudah benar. Polri menilai kasus ini dengan obyektif agar jangan sampai jeruk makan jeruk. Pasti lambat kalau jeruk makan jeruk," ujar Ruhut di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (31/7/2012).

Ruhut membuat perbandingan bahwa perkara yang dihadapi Polri sama saja dengan mendesak Ruhut untuk minta Anas mundur. Hal tersebut, menurutnya, adalah pilihan sulit dan butuh pertimbangan yang matang mengingat mana seorang kawan yang menghendaki kawannya sendiri jatuh.

Namun, Ruhut bukanlah tipe seperti yang dia sebutkan tadi karena ketegasan lebih penting dari hubungan pertemanan.

"Kalau aku orangnya enggak gitu. Terserah mereka mau bilang apa. Meski itu kawan sendiri, bahkan keluarga pun pasti aku sikat. Jadi lebih baik ada lembaga di luar Polri, yaitu KPK, dan itu bagus. Kita dukung KPK. Mereka itu dua-duanya mitra kami di Komisi III. Jadi kita sama-sama dukung," tambahnya.

Ia turut pula menambahkan bahwa upaya Polri menghalangi tim KPK dalam penyidikan tidak berkaitan dengan "cicak lawan buaya". Dia mengatakan bahwa di sinilah publik harus bangga dan berterima kasih kepada Polri dan KPK.

Hal itu karena adanya kebersamaan untuk memberantas korupsi. Dalam penegakan hukum, menurut Ruhut, tidak ada pihak yang mengaku diri lebih superior.

Mengenai pencegahan oleh Polri, dirinya menjelaskan bahwa itu hanyalah miskomunikasi dan hal itu lumrah terjadi.

"Namanya bawahan karena mereka enggak tahu. Ya sama aja seperti KPK datang ke DPR, pasti dicegat oleh Pamdal. Tapi atasan welcome, begitu juga Pak Kapolri yang tidak menghalangi KPK," terangnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

    Nasional
    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

    Nasional
    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

    TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

    Nasional
    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

    Nasional
    'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    "Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com